PSI kembalikan dana reses, Prasetio: Seharusnya digunakan maksimal

Uang reses itu untuk (menyerap aspirasi) masyarakat sehingga dapat digunakan untuk bayar tenda, bayar panggung, makanan, dan lainnya

Jakarta (ANTARA) - Menyusul informasi anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengembalikan dana reses, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyebutkan seharusnya dana tersebut digunakan semaksimal mungkin oleh fraksi PSI untuk menyerap aspirasi di wilayahnya.

"Uang reses itu bukan uang untuk dikembalikan. Uang itu untuk (menyerap aspirasi) masyarakat dengan ada fasilitasnya bayar tenda, bayar panggung, makanan dan kalau gini, PSI nanti kalau turun malah mungkin dia kekurangan dari uang segitu, itu kurang," kata Prasetio di Gedung Balai Kota Jakarta, Jumat.

Prasetio mengatakan jika uang itu dikembalikan, akan menyulitkan bagi Sekretaris Dewan (Sekwan) untuk melakukan penyesuaian lagi.

"Harus dipahami ini penugasan kita untuk ketemu masyarakat, bukan sekali lagi uang itu terus dikembalikan (karena PSI) merasa gimana, enggak lah saya rasa ya," tuturnya.

Politikus PDI-P itu juga mengatakan bahwa penyerapan dan mengakomodir aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya (dapil), serta menjelaskan apa yang sudah mereka kerjakan selama duduk di bangku DPRD, karena itu adalah perintah undang-undang.

"Tanya masyarakat punya masalah apa yang belum terakomodir di Musrenbang itu. Ini tugas kita (DPRD), bukan apa-apa, itu adalah perintah undang-undang, sebab kita duduk di gedung dewan juga berkat suara masyarakat," ucapnya.

Diketahui, anggota fraksi DPRD PSI hanya menggunakan Rp1,68 miliar dari total dana reses Rp2,44 miliar. Kemudian kelebihan dana reses sebesar Rp752 juta telah dikembalikan ke kas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan pengakuan Ketua fraksi PSI DKI Jakarta, dari total delapan anggota DPRD, mereka telah mengunjungi 102 titik lokasi dan menemui 1.600 warga untuk menyerap aspirasi.

Namun, berdasarkan pernyataan Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Ima Mahmudah, PSI hanya mengunjungi enam hingga 10 titik. Padahal, idealnya seorang anggota DPRD DKI mengunjungi sebanyak 16 titik.

Ia mengetahui hal tersebut ketika menghubungi langsung ke bagian keuangan Kesekretariatan DPRD DKI Jakarta.