Aksi unjuk rasa setelah shalat Jumat, India perketat keamanan

New Delhi (ANTARA) - Pihak berwenang India meningkatkan pengamanan di kota-kota besar pada Jumat ini, juga menangguhkan layanan data internet di beberapa area jelang aksi unjuk rasa menentang Undang-Undang kewarganegaraan baru.

Setidaknya 25 orang terbunuh dalam aksi unjuk rasa di negara itu sejak aturan hukum, yang dilihat sebagai diskriminasi terhadap Muslim, diadopsi pada 11 Desember lalu.

Respon terhadap Undang-Undang kewarganegaraan baru yang didorong pembahasannya di parlemen oleh pemerintah nasionalis Hindu di bawah Perdana Menteri Narendra Modi merupakan tantangan terbesar yang harus diterima olehnya sejak terpilih pada 2014 lalu.

Kekerasan memuncak pada Jumat pekan lalu ketika terjadi bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa di beberapa kota, khususnya di negara bagian Uttar Pradesh, setelah shalat Jumat. Sejumlah massa unjuk rasa diperkirakan hadir lebih banyak lagi hari ini.

Pemerintah Uttar Pradesh, negara bagian dengan populasi terbanyak, memblokir akses internet di berbagai area, misalnya ibukota provinsi Lucknow, menurut keterangan pemerintah.

Sejumlah stasiun televisi melaporkan bahwa polisi menerapkan peraturan darurat di beberapa area di ibu kota New Delhi yang melarang massa berkumpul. Larangan semacam itu telah diterapkan di Uttar Pradesh lebih dari seminggu lalu.

Namun demikian, ribuan pengunjuk rasa tetap diprediksi akan berkumpul usai menunaikan shalat Jumat di New Delhi, Mumbai, Kolkata, Ahmedabad, Bengaluru, dan Chennai, kata koordinator unjuk rasa.

Peraturan baru mengenai kewarganegaraan itu membuat orang-orang minoritas non-Muslim asal Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan yang telah berada di India sebelum 2015 akan lebih mudah mendapat kewarganegaraan India.

Kritikus menyebut pengecualian bagi Muslim adalah bentuk diskriminasi. Selain itu, pemberian kewarganegaraan berdasarkan agama adalah serangan terhadap konstitusi sekuler.

Sebagai catatan, Muslim menyumbang 14 persen populasi India.

Unjuk rasa muncul di tengah pertumbuhan ekonomi yang melambat selama lebih dari enam tahun, yang meningkatkan jumlah pengangguran dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap keputusan pemerintah yang mengejutkan.

Sumber: Reuters