Hal ini bisa dilakukan apabila undang-undang sistem jaminan sosial SJSN ini direvisiBogor (ANTARA) - Dalam rancangan Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja sedang dipersiapkan skema khusus yang memungkinkan ada upah lanjutan bagi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menkoperekonomian) Airlangga Hartarto setelah rapat terbatas tentang perkembangan penyusunan Omnibus Law yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, mengatakan dalam pembahasan mengenai cipta lapangan pekerjaan, sedang dipersiapkan skema baru untuk di bidang ketenagakerjaan terkait dengan “unemployment benefit”.
Baca juga: Presiden Jokowi ingin draf Omnibus Law dibuka ke publik
“‘Unemployment benefit’ itu adalah fasilitas bagi mereka yang terkena pemutusan kerja atau keluar dari job market,” kata Airlangga.
Ia mengatakan bahwa Pemerintah menyiapkan untuk ‘employment’ ini meliputi di antaranya yakni cipta lapangan kerja dalam bentuk fasilitas jaminan kehilangan pekerjaan dan ini sudah dimasukkan dalam fasilitas BPJS Ketenagakerjaan
“Artinya bagi mereka dari sistem ketenagakerjaan kehilangan pekerjaan, apabila perusahaan itu tutup atau tidak bisa bersaing, jaminan dari tenaga kerja ini Jamsostek, akan melakukan cash benefit,” katanya.
Beberapa yang akan diberikan di antaranya upah lanjutan 6 bulan, pelatihan, job placement atau penempatan kerja kembali.
“Hal ini bisa dilakukan apabila undang-undang sistem jaminan sosial SJSN ini direvisi,” katanya.
Salah satu yang direvisi melalui omnibus law, kata dia, ke depan akan ada fasilitas baru tersebut untuk ketenagakerjaan.
“Tentu ke depan ini beberapa inisiatif pemerintah, termasuk kartu pra kerja ini akan ikut diluncurkan karena satu, di undang-undang omnibus ini disiapkan untuk jaminan kerja yang terkait dnegan kehilangan pekerjaan untuk melengkapi jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan kesehatan yang lain,” katanya.
Ia menambahkan, bagi mereka yang kehilangan pekerjaan akan diberikan fasilitas tersebut sepanjang perusahaan atau yang bersangkutab menjadi bagian dari peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
Baca juga: Presiden minta regulasi turunan Omnibus Law disusun bersamaan
Baca juga: Presiden tak ingin Omnibus Law ditumpangi pasal titipan
Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2019
