"Keberadaan KSP dan struktur di dalamnya dimaksudkan untuk menguatkan kerja-kerja Presiden. Makanya secara normatif sah-sah saja," kata Arwani di Jakarta, Kamis.
Namun menurut dia, keberadaan pos baru berupa Wakil KSP perlu dijelaskan ke publik terkait urgensi pos baru tersebut.
Setidaknya menurut dia, keberadaan pos baru tersebut merupakan hasil kajian yang mendalam disebabkan karena kebutuhan organisasi dan dalam rangka akselerasi kerja KSP.
"Pemerintah agar dapat menjelaskan secara terang atas keberadaan pos baru di KSP ini," ujarnya.
Dia menilai jangan sampai ada kesan bahwa keberadaan pos Wakil KSP ini justru bertolak belakang dengan agenda besar Presiden Jokowi, yaitu semangat untuk merampingkan organisasi pemerintahan.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden. Dalam Perpres tersebut disiapkan pos baru yaitu Wakil Kepala Staf Kepresidenan.
Dalam Pasal 4 Perpres Nomor 83/2019 disebutkan susunan KSP yaitu:
1. Kepala Staf Kepresidenan
2. Wakil Kepala Staf Kepresidenan
3. Deputi
4. Tenaga Profesional
Baca juga: Kantor Staf Presiden terima laporan 780 kasus sengketa tanah
Baca juga: Kabupaten/kota didorong KSP bentuk Gugus Tugas Reforma Agraria
Baca juga: Moeldoko akui parpol sodorkan nama untuk tenaga ahli KSP
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
