Jakarta (ANTARA News) - Penanganan kasus aliran dana Bank Indonesia yang sampai pada tahap penetapan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan sebagai tersangka memberikan citra positif bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP Golkar, Fahmi Idris, di Jakarta, Jumat. "Justru meningkat, masa menurun. Itu artinya bagaimana Presiden mampu memutuskan anggota keluarga ada dalam perkara hukum, jaman dulu tidak mungkin," kata Fahmi. Oleh karena itu, katanya, perkembangan kasus aliran dana BI tidak mempengaruhi sejumlah opini di kalangan Partai Golkar untuk wacana pencalonan SBY-JK dalam Pilpres mendatang. "Kasus Aulia ini tidak memberikan serta-merta pengaruh. Ini hanya menunjukkan sikap kepemimpinan. Kenapa yang sudah baik ini tidak dilanjutkan saja, semangat itu ada di rapim kemarin itu," katanya. Namun demikian Fahmi mengatakan penetapan figur calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan Partai Golkar akan diputuskan dalam rapim khusus setelah Pemilu Legislatif. "Mengenai pencalonan atau keputusan untuk mencalonkan sebagaimana di rapim akan ditentukan setelah pemilihanan umum, setelah pemilihan umum ada beberapa faktor yang diperhitungkan," katanya. Menurut Fahmi, faktor yang pertama bagaimana kalau Golkar menang, yang kedua bagaimana kalau sebaliknya. "Berdasarkan hal itu memang agak rumit sekarang untuk menentukan Golkar itu bagaimana, karena berbagai faktor yang masih belum ada kepastian itu," paparnya. Ia menambahkan,"Golkar memang berhasrat menampilkan calonnya, dari hasil rapim kemarin yang saya dengar. Tapi ada juga yang mengatakan kalau yang sekarang bagus, kenapa tidak itu saja. Ini yang tidak terekpresikan. Yang terekspresikan baru Golkar harus maju dengan calonnya sendiri. Itu berangkat dari pemikiran kalau kita menang mengapa masih mengajukan untuk nomor dua (wapres-red)." Meski demikian, Fahmi kembali menegaskan keputusan baru akan diambil usai Pemilu Legislatif. (*)
Copyright © ANTARA 2008
