Ketua MPR usulkan pembentukan asosiasi majelis syuro sedunia

Bamsoet dan beberapa wakil ketua MPR, yaitu Hidayat Nur Wahid, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad, melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi,

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengusulkan pembentukan asosiasi majelis syuro sedunia, terutama di kalangan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Kami berharap MPR Republik Indonesia dan Majelis Syuro Kerajaan Arab Saudi bisa menjadi pelopor, kata Bamsoet panggilan akrabnya, melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.

Bamsoet dan beberapa wakil ketua MPR, yaitu Hidayat Nur Wahid, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad, melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi.

Didampingi Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel, pimpinan MPR menemui Ketua Majelis Syuro Kerajaan Arab Saudi Muhammad Ibrahim al-Sheikh, Raja Salman bin Abdul Aziz, Sekretaris Jenderal Liga Muslim sedunia, Badan Pelayanan Masjidil Haram Mekkah dan Madinah, serta warga negara Indonesia di Riyadh.

Bamsoet mengatakan kegiatan saling kunjung kedua negara, termasuk kunjungan antarparlemen, adalah bentuk diplomasi yang baik dan dapat memperkuat diplomasi antarpimpinan kedua negara untuk mewujudkan kerja sama di berbagai bidang yang telah disepakati.

Sementara itu, Ketua Majelis Syuro Kerajaan Arab Saudi Muhammad Ibrahim al-Sheikh menyambut baik diplomasi antarparlemen untuk memperkuat hubungan kerja sama antara dua negara, termasuk usulan pembentukan asosiasi majelis syuro di kalangan negara-negara anggota OKI.

MPR Republik Indonesia diminta menyampaikan usulan tersebut secara resmi dan tertulis untuk dibahas dan ditindaklanjuti secara resmi di Majelis Syuro Arab Saudi.

Majelis Syuro Arab Saudi adalah parlemen yang ada di Arab Saudi yang beranggotakan sekitar 150 orang yang diangkat Raja. Anggota Majelis Syuro Arab Saudi merupakan para pakar dan tokoh senior dan 30 orang diantaranya adalah perempuan.

Kewenangan Majelis Syuro Arab Saudi adalah memberikan nasihat kepada raja dan menteri, menilai dan memberikan penafsiran terhadap undang-undang, serta memperbaiki undang-undang dan kontrak internasional.