Bawaslu Sultra lantik 279 Panwascam Pilkada 2020

Kendari (ANTARA) - Bawaslu Sultra, Senin, melantik 279 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dari tujuh kabupaten di Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.

Dari 279 orang itu terbagi di tujuh kabupaten yang akan menggelar Pilkada 2020, diantaranya, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) 75 orang dari 25 kecamatan, Konawe Utara 39 orang dari 13 kecamatan, Konawe Kepulauan 21 orang dari tujuh kecamatan, Kolaka Timur 36 orang dari 12 kecamatan, Muna 66 orang dari 22 kecamatan, Wakatobi 24 orang dari delapan kecamatan dan Kabupaten Buton Utara 18 orang dari enam kecamatan.

Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu dalam sambutannya mengatakan seorang Panwascam harus memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya.

"Untuk menjadi penyelenggara Pemilu tidak bisa kalau tidak ada integritas. Jika seseorang tidak memiliki integritas maka dalam perjalanannya seseorang bisa saja menusuk dari belakang," kata Hamuriddin di Kendari, Senin.

Ia mengungkapkan, bahwa persoalan integritas berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang ada dalam diri seseorang. Itu susah untuk kemudian bisa diubah.

Selain itu, kata dia, bahwa masa depan bangsa dan daerah sangat ditentukan oleh kerja-kerja dari jajarannya.

"Kita akan memastikan kecurangan ini ada atau tidak ada. Orang menang karena kecurangan maka nantinya akan menghadapi sejumlah masalah. Pelan-pelan pada saat dia menjadi pemimpin, maka legalitas sebagai pemimpin itu akan dipertanyakan apakah sesuai proses pemilihan," ungkapnya.

Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu, saat memberikan sambutan pada pelantikan anggota Panwascam dari tujuh kabupaten di Sulawesi Tenggara yang akan melaksanakan Pilkada 2020 mendatang. (ANTARA/Harianto)

Ia juga meminta kepada para Panwascam yang baru dilantik agar bisa melakukan pencegahan terhadap kecurangan-kecurangan dalam proses pemilihan.

"KPU yang hadir pada kesempatan ini juga bisa merupakan ruang akses kepada kita semua untuk memastikan seluruh tahapan yang berjalan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ada teman-teman dari DPR sebagai wakil rakyat kita dorong secara bersama-sama, Mari kita awasi Pilkada 2020 di 7 Kabupaten ini dengan baik," pintanya.

Ia juga mengimbau agar pihak Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak melibatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) birokrasi dalam politik praktis karena itu tentu akan menghalangi pembangunan.

"Teman-teman Panwascam yang baru saja dilantik, lakukanlah koordinasi dengan para Camat para kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana untuk sama-sama memberikan imbauan mewujudkan demokrasi yang adil, mewujudkan ketentraman dan kenyamanan dalam melaksanakan Pilkada 2020," ujarnya.

Pilkada 2020, kata dia, adalah Pesta Rakyat bukan pesta golongan tertentu, sehingga ia mendorong masyarakat bersukaria untuk mengikuti mengawal proses pelaksanaan Pilkada 2020 dengan baik.

"Sekali lagi kepada kawan-kawan Panwas Kecamatan yang baru saja dilantik kami berharap Junjung tinggi integritas kalau ada hal fakta yang belum dipahami konsultasikan, koordinasikan dengan Bawaslu kabupaten/kota kalau tidak bisa dengan Bawaslu Provinsi," katanya.