KUR perlu sosialisasi lebih agar warga tidak terjerat pinjaman ilegal

Jakarta (ANTARA) - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinilai perlu lebih banyak untuk disosialisasikan agar warga di berbagai daerah tidak sampai terjerat ke dalam beragam bentuk pinjaman ilegal seperti utang piutang melalui jaringan daring yang memiliki suku bunga tinggi.

Menurut Heri Gunawan, KUR sangat penting untuk menumbuhkembangkan UMKM sehingga perlu lebih banyak disosialisasikan kepada kalangan masyarakat yang memerlukan permodalan.

"Jangan sampai masyarakat yang tidak terserap KUR malah lari ke perusahaan finansial yang bunganya lebih tinggi dan malah menjerat mereka," kata Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Untuk itu, ujar dia, pemerintah pusat juga diharapkan bisa meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mensosialisasikan dan mengawasi pelaksanaan aturan penyaluran KUR tanpa agunan melalui perbankan.

Politisi Gerindra itu menyatakan, perbankan di setiap daerah juga harus diberikan penjelasan dan pemahaman yang komprehensif, agar penyaluran KUR sesuai aturan dan tepat sasaran, termasuk mencegah salah penetapan bunga pada pinjaman di atas KUR tanpa agunan.

"Aturan main harus tegas dari pemerintah berkoordinasi antara BI dan OJK untuk dapat duduk bersama, agar aturan main yang dikeluarkan bisa ditangkap utuh di cabang atau wilayah masing-masing," ucapnya.

Ia juga meminta supaya OJK melakukan pengawasan maksimal terhadap pertumbuhan perusahaan finansial teknologi atau fintech untuk mengantisipasi sasaran KUR tanpa agunan, beralih ke fintech dengan bunga yang tinggi.

Sebagaimana diwartakan, pengawasan terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu untuk lebih ditingkatkan karena hal itu penting guna membantu melesatkan pertumbuhan ekonomi nasional di berbagai daerah.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan menilai program KUR yang dilakukan Bank-Bank BUMN di Indonesia perlu ditingkatkan monitoring dan evaluasi distribusinya.

"KUR ini efektif menjangkau UMKM dan pembangunan nasional tercapai, jadi DPR memandang perlu ditingkatkan kualitas penyaluran kreditnya dan juga perlu supervisi soal lebih menyeluruh," katanya.

Menurut politisi PKB itu, KUR telah menjadi andalan UMKM dalam mengembangkan usahanya, sehingga pengelolaannya pun perlu dilakukan lebih baik lagi, serta jumlahnya juga layak ditingkatkan.

Ia berpendapat bahwa pembentukan Badan KUR Nasional dapat menjadi salah satu cara agar penyaluran KUR bisa lebih tepat sasaran, terutama menyasar hingga desa-desa.