Jakarta (ANTARA News) - Koperasi petani terutama sektor penanaman tanaman penunjang ekspor seperti kelapa sawit, karet, dan kopi memerlukan perlindungan darurat sesegera mungkin dari pemerintah untuk meredam dampak krisis finansial global. "Pemerintah harus segera mengambil tindakan darurat untuk melindungi petani penunjang ekspor nasional," kata Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Adi Sasono di Jakarta, Senin. Ia mengatakan, hingga kini setidaknya ada lebih dari satu juta anggota koperasi petani kelapa sawit, karet, dan kopi yang menerapkan ekonomi kelangsungan hidup atau tidak bisa memasarkan produksinya karena tidak ada lagi permintaan pasokan dari luar negeri akibat krisis finansial yang melanda AS. Akibatnya, kata Adi, banyak petani yang saat ini dilanda kesulitan keuangan untuk sekadar memenuhi kebutuhan pangan. "Oleh karena itu harus ada perhatian pemerintah karena nasib rakyat kecil tidak di tangan swasta ataupun BUMN, tetapi merupakan tugas negara," katanya. Menurut Adi, harus ada perlakuan yang adil dan sama dari pemerintah terhadap semua pelaku ekonomi di Tanah Air termasuk koperasi petani. "Jangan sampai timbul kesan bahwa pemerintah hanya memedulikan pengusaha-pengusaha besar, dunia pasar modal/saham, atau orang yang menyimpan uang di perbankan dalam jumlah besar tetapi juga memperhatikan nasib orang kecil," katanya. Pemerintah diminta untuk juga memedulikan nasib koperasi petani tanaman penunjang ekspor nasional supaya tidak timbul beda perlakuan sehingga harus ada tindakan darurat untuk melindungi para petani tersebut. Ia mencontohkan beberapa langkah konkret yang bisa diambil pemerintah di antaranya memerintahkan PT PLN (Persero) untuk mengganti BBM solar dengan biofuel hasil olahan CPO petani. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008