Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah anggota DPR yang tergabung dalam Kaukus Anggota DPR dari Dapil Jawa Timur I (Surabaya dan Sidoarjo) mendesak pemerintah agar empat desa yang belum masuk dalam peta terdampak lumpur Lapindo segera masuk dalam anggaran APBN 2009. Salah seorang juru bicara kaukus itu, Suripto, kepada pers di ruang wartawan DPR Jakarta, Senin, mengatakan, empat desa terdampak lumpur yang saat ini terancam tenggelam lumpur itu adalah Desa Besuki Timur Tol RT 1-7, Siring Barat, Jatirejo Barat dan Mindi. "Wilayah empat desa ini sudah diusulkan dan mendapatkan persetujuan DPR RI tanggal 11 September 2008," kata Suripto yang juga Wakil Ketua Komisi III (bidang hukum) DPR itu. Menurut politisi PKS itu, kondisi keempat wilayah desa itu sudah sangat tidak layak huni lagi akibat dampak lumpur yang menyebabkan sumber-sumber penghidupan warga disana seperti sumur dan sawah, tidak dapat digunakan lagi. Tidak layaknya daerah tersebut juga dikarenakan munculnya bubble gas baru yang tidak terkendali. khususnya di Siring Barat, Mindi dan Jatirejo Barat serta penurunan tanah (land subsidience) sehingga banyak bangunan yang retak dan akan ambruk. Kaukus juga mendesak agar pembayaran pembelian tiga desa, yakni Besuki, Kedungcangkring dan Pejarakan yang juga diluar peta terdampak agar dilakukan secepatnya paling lambat satu bulan sebelum masa kontrak rumah berakhir. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008
