Anggota DPR: Kewaspadaan perlu ditingkatkan namun jangan berlebihan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyari meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan menjelang perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 guna mengantisipasi potensi ancaman keamanan namun jangan berlebihan.

"Kewaspadaan harus ada setiap saat namun dalam momentum Natal dan tahun baru harus ditingkatkan," kata Abdul Kharis Almasyari di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan bahwa Komisi I DPR belum mendapatkan laporan dari pihak intelijen terkait dengan potensi ancaman keamanan menjelang Natal dan tahun baru. Namun, politikus PKS itu meminta masyarakat tetap waspada terhadap potensi ancaman tersebut.

Menurut dia, kejadian bom bunuh diri yang terjadi di Surabaya menjelang Natal 2018 jangan sampai membuat masyarakat takut melakukan aktivitas seperti biasa.

Abdul Kharis Almasyari mengatakan bahwa peningkatan kewaspadaan bisa dari lingkungan rukun tetangga (RT) dengan meningkatkan kepedulian sosial terhadap lingkungan.

"Masyarakat harus bisa menjaga lingkungan. Saya yakin sepanjang masyarakat bisa menjaga keamanan dan ketertiban, insyaallah, lingkungan aman," ujarnya.

Ia juga meminta masyarakat tetap menjalankan aktivitas seperti biasa meskipun tingkat kewaspadaan harus ditingkatkan.

Menurut dia, jangan sampai peningkatan kewaspadaan menyebabkan aktivitas kegiatan masyarakat sehari-hari jadi terganggu.

"Kewaspadaan harus ditingkatkan namun jangan berlebihan nanti malah tidak nyaman dan tidak khusyuk beribadah," katanya menegaskan.

Sementara itu, pengamat intelijen Ridlwan Habib mengatakan bahwa potensi ancaman keamanan jelang perayaan Natal dan tahun baru sangat mungkin terjadi khususnya yang dilakukan kelompok-kelompok kecil dari Jaringan Ansarut Daulah (JAD) yang masih eksis.

Menurut dia, penangkapan beberapa orang yang dilakukan Densus 88 Antiteror di beberapa daerah kemungkinan menekan terjadinya serangan sampai Tahun Baru 2020.

Ridlwan Habib mengingatkan kemungkinan pola Bom Thamrin 2016 bisa saja terulang. Serangan dilakukan ketika kondisi lengah, yaitu pada tanggal 11 Januari 2016, atau setelah perayaan Natal dan tahun baru.

"Saat itu plotting serangan sudah dilakukan sejak Natal 2015. Namun, karena pengamanan ketat, gagal dilakukan pada Natal namun terjadi pada tanggal 11 Januari 2016. Mungkin saja pola itu dilakukan menunggu situasi tenang atau aparat lengah," ujarnya.

Oleh karena itu, dia mengusulkan agar pengamanan dilakukan hingga akhir Januari 2016 karena dikhawatirkan pola Bom Thamrin terjadi lagi.

Ridlwan menilai ada beberapa langkah yang harus dilakukan pemerintah, yakni pertama pengamanan objek vital ditingkatkan, termasuk di mal dengan menyediakan alat deteksi metal dan alat deteksi bom.

Kedua, lanjut dia, jalin komunikasi dengan tokoh-tokoh lintas agama agar masyarakat tetap tenang dan tidak gelisah.

"Ketiga, lakukan pendataan terhadap kemungkinan sisa-sisa sel yang masih terpantau. Apabila terdata, tangkap saja karena Densus boleh menangkap dua pekan tanpa alat bukti," katanya.

Sementara itu, pemerintah telah melakukan antisipasi dengan memetakan kerawanan keamanan menjelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memimpin Rapat Lintas Sektoral Bidang Operasional Tahun 2019 Dalam Rangka Persiapan Operasi Lilin 2019 di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Jumat (19/12).

Mahfud menyebutkan sejumlah potensi kerawanan yang diantisipasi, di antaranya terorisme, kejahatan kriminalitas, aksi sweeping oleh ormas, intoleransi antarumat beragama, dan pembakaran rumah ibadah.

Kejahatan kriminalitas meliputi pencurian kendaraaan bermotor, pencurian dengan pemberatan, penganiayaan, dan pencurian dengan kekerasan.

Sejumlah kasus terorisme sepanjang 2019 menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kesiagaan dan sinergitas kementerian dan lembaga.