Medan (ANTARA News) - Ketua Umum DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Mayjen Mar (Purn) H. Yussuf Solichien Martadiningrat mengatakan pemerintah dinilai kurang memberikan perhatian terhadap nasib kaum nelayan."Salah satu buktinya, APBN untuk Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sangat kecil jika dibandingkan dengan departemen lain," kata Martadiningrat pada pelantikan DPD HNSI Sumatera Utara di Medan, Jumat malam.Menurut dia, pemerintah terkesan "menganaktirikan" nelayan karena jarang memberikan kemudahan bagi masyarakat yang bergerak dalam produksi hasil laut itu untuk mengembangkan usaha.Pemerintah lebih perhatian kepada industri darat dengan memberikan anggaran yang lebih besar pada program pengembangan kegiatan di darat.Indikasi itu, dapat dilihat dari minimnya anggaran pembinaan untuk nelayan yang disalurkan melalui DKP dalam APBN 2008 yang hanya berjumlah Rp3,5 triliun.Sedangkan untuk departemen lain, anggarannya cukup besar seperti Departemen Pertanian yang mendapatkan anggaran Rp10 triliun. Sebagai sebuah negara maritim seharusnya pemerintah juga mengalokasikan anggaran yang besar untuk sektor perikanan. "Minimal jumlahnya harus sama dengan sektor darat," kata mantan Kepala Dinas Potensi Maritim (Kadispotmar) Angkatan Laut itu.Apabila ada kebijakan pemerintah yang berpihak pada nelayan tetapi sering sulit dinimati karena tidak didukung instansi pendukung di lapangan.Martadiningrat mencontohkan program kredit usaha rakyat (KUR) yang sangat jarang didapatkan nelayan karena banyaknya aturan yang sulit dipenuhi.Bank-bank yang ditunjuk pemerintah tetap mewajibkan agunan yang tidak dapat disediakan nelayan seperti tanah, gedung atau harta benda lain yang bernilai mahal.Mana mungkin, kaum nelayan yang umumnya kalangan rakyat miskin mampu menyediakan agunan yang bernilai jutaan rupiah tersebut.Akibatnya, kata Martadiningrat, kaum nelayan tetap tidak mampu meningkatkan kesejahteraannya karena tidak pernah dapat memanfaatkan fasilitas atau peluang yang disiapkan pemerintah.Jika pemerintah serius memperhatikan nasib nelayan harus disiapkan fasilitas yang mudah didapatkan tanpa persyaratan yang tidak mungkin dipenuhi, kata mantan Asrena KSAL itu.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008
