Menristek harapkan KPP garam industri kurangi ketergantungan impor

Harus ada upaya meningkatkan kualitas dari garam itu sendiri. Pabrik ini bisa menghasilkan garam dengan berbagai tingkat, untuk berbagai keperluan. Itu lah yang disebut menyelesaikan masalah dari akarnya. Ini bisa mengurangi kebergantungan impor.

Gresik, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro berharap peresmian "komisioning pilot project" (KPP) garam industri di Gresik, Jawa Timur, Jumat, yang merupakan hasil kerja sama PT Garam dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dapat mengurangi ketergantungan pada impor.

"Komisioning pilot project" garam industri yakni peralatan produksi garam industri dengan sistem terintegrasi dan dilengkapi teknologi yang mampu meningkatkan kualitas produk garam lokal dari NaCl 88 persen menjadi garam industri dengan NaCl 98 persen.

"Nanti rumah tangga maupun perusahaan akan dengan senang hati membeli garam dari PT Garam ini. Dan yang lebih penting mengurangi kebergantungan impor, karena garam yang dihasilkan mempunyai kualitas yang sama dengan garam yang selama ini diimpor," ujar Bambang di sela peresmian.

Ia menyadari kebutuhan garam sering dibenturkan antara impor garam untuk kebutuhan industri dan nasib para petani garam.

Benturan tersebut, kata dia, seolah menggambarkan pemerintah tidak berpihak pada petani garam dan melakukan impor garam.

"Dua isu ini dibenturkan satu sama lain. Sehingga berkesan pemerintah tidak hadir dan membiarkan begitu saja impor dan menjatuhkan harga garam rakyat. Impor garam industri yang membuat garam rakyat seolah-olah tidak berharga. Ada kesan importir diuntungkan, rakyat dirugikan," ucapnya.

Menristek mengungkapkan alasan garam rakyat yang diproduksi petani garam dalam negeri biasanya dibeli dengan harga murah, tak lain karena kualitas dari garam yang dihasilkan kurang bagus, bahkan di bawah standar, dan garam yang diproduksi dengan peralatan seadanya tersebut, memiliki NaCl rendah yang membuat harganya juga rendah.

"Harus ada upaya meningkatkan kualitas dari garam itu sendiri. Pabrik ini bisa menghasilkan garam dengan berbagai tingkat, untuk berbagai keperluan. Itu lah yang disebut menyelesaikan masalah dari akarnya. Ini bisa mengurangi kebergantungan impor," tuturnya.

Tantangan berikutnya yang harus dihadapi PT Garam dan BPPT adalah mencari strategi tepat untuk memasarkan haram yang dihasilkan dari pilot project garam industri tersebut.

"Karena importir pasti gerah. Kita harus sama-sama berjuang mengurangi dominasi impor garam," kata Bambang.

Sementara itu, Kepala BPPT Hammam Riza menjelaskan, teknologi yang dirancangnya tersebut merupakan teknologi untuk membantu petani garam dalam meningkatkan kualitas produk garam lokal sehingga memiliki nilai tambah, dalam rangka meningkatkan daya saing menuju kemandirian bangsa.

"Diharapkan ke depan petani garam memiliki dan menyimpan garam dalam bentuk garam industri yang memiliki nilai jual lebih baik dibandingkan garam krosok yang ada selama ini," kata Hammam.

Ia mengungkapkan, impor garam Indonesia selama 2018 melambung hingga 3,7 juta ton.

Saat ini, kata dia, garam konsumsi yang kebutuhannya sekitar 2 juta ton per tahun memang sudah dapat dipenuhi dengan produksi dalam negeri, tetapi garam industri masih 100 persen impor.

"Inovasi ini diharapkan dapat menjadi contoh untuk implementasi di sentra produksi garam lain di seluruh Indonesia dengan menggunakan design BPPT ini sebagai referensi, maka permasalahan kualitas garam lokal dapat diselesaikan," katanya.

Hammam menyampaikan berdasarkan perhitungan, investasi pilot project garam industri yang diresmikan, untuk peralatannya saja sudah mencapai Rp27 miliar.

Namun, itu merupakan cara untuk meningkatkan kualitas garam petani dalam negeri, di mana garam krosok petani sudah bisa dibeli dengan harga maksimum Rp 800 per kilogram, dengan kualitas minimum 88 persen NaCl.

"Petani yang saat ini punya garam 90 persen NaCl dapat dengan mudah masuk ke pabrik yang sekarang berdiri di sini. Pilot project garam industri ini memilikiki kapasitas 40 ribu ton per tahun," kata Hammam.

Direktur Utama PT Garam Budi Sasongko berpendapat, untuk menyelesaikan masalah kebutuhan garam dalam negeri, harus diselesaikan dengan cara hilirisasi yang saat ini PT Garam dengan bimbingan BPPT telah melakukan hilirisasi tersebut.

"Alhamdulillah tiga tahun terakhir, kami berturut-turut dua tahun kita bisa membayar dividen untuk negara dan kami bisa meningkatkan hampir 200 persen dari tahun-tahun sebelumnya," tuturnya.