Medan (ANTARA News) - Mantan Ketua DPR RI, Akbar Tanjung, berpendapat, Panitia Khusus (Pansus) Orang Hilang yang saat ini kembali dimunculkan di DPR RI tidak bisa dikatakan bertujuan untuk menjegal para capres yang berasal dari kalangan jenderal namun untuk mencari tahu kondisi 13 aktivis yang hilang."Tidak bisa dikatakan seperti itu (untuk menjegal, red)karena pansus itu sebenarnya sudah ada sejak dulu," katanya ketika mejawab ANTARA di sela resepsi halal bi halal dan HUT KAHMI ke-42, di Medan, Jumat (24/10) malam.Menurut dia, kesan seperti itu muncul karena orang-orang yang disebut-sebut akan dipanggil pansus merupakan tokoh-tokoh yang saat ini tengah ikut dalam "seleksi" kepemimpinan nasional."Mungkin memang bisa diartikan untuk menjegal, tapi kita juga tidak bisa katakan seperti itu karena sebetulnya pansus itu sesungguhnya memang ada," ujarnya.Namun demikian, mantan Ketua DPP Partai Golkar itu mengakui kemunculan pansus itu terkesan tiba-tiba, apalagi jika dikaitkan dengan pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres tahun depan.Ketika ditanyakan apakah pansus itu memang harus bekerja saat ini, Akbar Tanjung mengatakan Pansus Orang Hilang justru diharapkan dapat mendorong langkah-langkah politik untuk memberi tekanan kepada institusi terkait agar menyelesaikan kasus orang hilang tersebut."Yang penting bagaimana menyelesaikan persoalan orang hilang ini dengan baik, agar dapat diketahui bagaimana sebetulnya kondisi mereka yang 13 orang itu, apa masih hidup atau sudah mati atau bagaimana," katanya.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008
