Pemprov DKI akan evaluasi penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project

Temuan itu telah disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan mengevaluasi penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 yang juga disebut Front Pembela Islam (FPI) ditemukan minuman keras hingga alat kontrasepsi (kondom) di lokasi acara.

"Sudah lewat itu ah (acara DWP). Saya belum disampaikan evaluasi. Ya nanti kami cek, kami evaluasi bareng," ucap Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis.

Diinformasikan sebelumnya, FPI mengklaim menemukan benda-benda haram di lokasi DWP, Kemayoran, Jakarta Pusat mulai dari minuman keras, hingga kondom.

"Minuman keras, kondom, dan beberapa lainnya. Barangnya ada sama kami," ucap Sekretaris Umum (Sekum) FPI Munarman saat dimintai konfirmasi wartawan.

Munarman menyatakan temuan itu telah disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Temuan itu disampaikan saat FPI menyampaikan penolakan terhadap acara DWP kepada Anies.

"FPI bersama para alim ulama sudah bertemu Gubernur DKI Jakarta pada Selasa kemarin, dan sudah menyampaikan bukti-bukti berbagai barang haram yang dijual di dalam area DWP," katanya.

Dalam pertemuan dengan Anies, Munarman mengatakan sempat meminta agar kegiatan bersifat hedonisme itu tak lagi diberi izin. Diketahui, FPI memprotes Pemprov DKI mengizinkan digelarnya DWP.

Selain itu, FPI memprotes pemberian penghargaan Adikarya Wisata 2019 kepada diskotek Colosseum yang memenangi kategori Nominasi Hiburan & Rekreasi-Klab Malam & Diskotek.

"Kami sudah menyampaikan agar kegiatan hura-hura hedonisme dan maksiat tersebut tidak lagi diberi izin oleh Dinas Pariwisata," kata Munarman.