Jakarta (ANTARA News) - Panitia Anggaran DPR menyetujui alokasi umum anggaran 2009 untuk Public Service Obligation (PSO) bagi sejumlah perusahaan BUMN yang melaksanakannya sebesar Rp1,7 triliun. Seusai rapat tertutup Panitia Anggaran DPR dengan pihak pemerintah di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Suharso Manoarfa mengatakan, PSO secara blok alokasi sudah disepakati. "Tapi, ada catatan dibahas lagi di masing-masing komisi terkait untuk alokasi masing-masing BUMN," ujar Suharso yang juga politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. Menurut dia, pembahasan di masing-masing komisi terkait tersebut untuk memberi kepastian atas program-program yang akan dilakukan nantinya. Sejumlah BUMN mendapat alokasi dana PSO di antaranya PT KAI, PT Pos Indonesia, Perum LKBN ANTARA, dan PT Pelni. Menurut Suharso, PSO tersebut sebenarnya hampir sama dengan subsidi, semisal untuk kereta api dan Pelni yang menjalankan pelayanan umum. Namun demikian DPR perlu mengetahui dengan persis rencana kerja mereka sehingga jangan sampai berbagai ketidak efisienan korporasi dibebankan pada negara atau APBN. Sementara itu, Dirut Perum LKBN ANTARA Ahmad Mukhlis Yusuf membenarkan bahwa pihaknya akan berkonsultasi lagi untuk perincian dana-dana PSO tersebut dengan Komisi I DPR yang di antaranya membidangi masalah komunikasi. Di tempat yang sama, Dirjen Anggaran Depkeu Ani Retnowati enggan berkomentar banyak terkait dengan dikembalikannya pembahasan alokasi dana PSO untuk masing-masing perusahaan BUMN yang mengajukannya ke komisi terkait. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008
