Baghdad, (ANTARA News) - Irak, Rabu, mengeritik pernyataan Komandan Militer AS Michael Mullen, saat ia memperingatkan pemerintah Irak mengenai "konsekuensi besar" jika negara itu tidak menandatangani kesepakatan keamanan dengan AS. "Pemerintah Irak, dengan sangat prihatin, mendengar komentar dari Laksamana Michael Mullen," kata jurubicara pemerintah Irak Ali Ad-Dabbagh dalam satu pernyataan. "Komentar ini tak disambut oleh Irak. Semua rakyat Irak dan partai politik tahu tanggung-jawab dan tahu mana yang pas untuk menandatangani atau tidak menandatangani kesepakatan tersebut," kata Ad-Dabbagh. Mullen menyatakan bahwa jika mandat PBB saat ini berakhir paling lambat akhir tahun 2008, pasukan keamanan Irak "takkan siap menyediakan keamanan. Dan sehubungan dengan itu, ada potensi besar terjadi kerugian yang sangat signifikan". "Kita jelas mulai kehabisan waktu," kata Mullen. Kesepakatan itu, yang telah lama ditunda, yang akan mengizinkan tentara AS tetap berada di Irak sampai melewati mandat PBB, telah menimbulkan keberatan di kalangan banyak faksi Irak, termasuk kubu Syiah yang berkuasa. Pada Ahad, blok politik terbesar di parlemen, Aliansi Irak Bersatu (UIA), mempermasalahkan rancangan kesepakatan itu, ketika Perdana Menteri Irak Nuri Al-Maliki --yang Partai Dawanya adalah bagian dari UIA, mengkaji rancangan saat ini dengan pemimpin tinggi Aliansi tersebut dan menyatakan perubahan masih diperlukan untuk menjamin kedaulatan Irak dan kepentingan rakyatnya. Rancangan tersebut menyatakan tentara AS akan meninggalkan Irak paling lambat 31 Desember 2011. Kesepakatan itu juga mengizinkan pengadilan Irak menghukum anggota keamanan Amerika dalam kasus yang menuduh mereka melakukan tindak pidana serius sewaktu tak bertugas.(*)

Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2008