Jayapura (ANTARA News) - Anggaran pembangunan yang diberikan pemerintah pusat ke Papua harus dibagi secara proporsional yaitu 70 persen dari anggaran tersebut untuk rakyat dan 30 persen sisanya untuk belanja birokrasi sehingga rakyat cepat sejahtera dan tidak lagi berpikir tentang kemerdekaan Papua.Hal itu disampaikan Deklarator Komite Bangkit Indonesia (KBI) sekaligus pengamat Econit Advisory Group, Dr Rizal Ramli ketika gelar jumpa pers usai memberikan kuliah umum di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ottow & Geissler, Jayapura, Rabu (22/10) dengan tema: "Kebangkitan Ekonomi Papua"."Sumber Daya Alam Papua luar biasa tetapi, sayangnya, banyak warganya masih hidup susah karena antara lain anggaran yang diberikan Pemerintah Pusat kepada pemerintah-pemerintah daerah di Papua, rata-rata yang sampai ke rakyat untuk mendongkrak tingkat kesejahteraan mereka hanya 30 persen," katanya.Karena itu, lanjut Rizal, pemerintah-pemerintah daerah di Papua harus segera membalikkan rasio anggaran tersebut yakni 70 persen untuk membiayai pembangunan yang menyejahterakan rakyat di kampung-kampung dan 30 persen untuk belanja birokrasi.Rizal mengingatkan agar jangan sampai sampai anggaran pembangunan yang besar yang dikucurkan dari Pusat itu habis untuk pejabat birokrat, belanja birokrasi dan untuk kepentingan para politisi di lembaga legislatif. Selain itu, lanjutnya untuk menyejahterakan rakyat di kampung-kampung dengan anggaran yang besar tersebut, pemerintah daerah di Papua harus memberikan perhatian utama pada usaha pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yaitu makanan yang cukup dan bergizi, pendidikan yang memadai dan pelayanan kesehatan prima."Kita harus mengakui bahwa rakyat di Papua lebih banyak tertinggal jika dibandingkan dengan saudara-saudara lain di Indonesia. Hal ini sebetulnya sudah dijawab dengan lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua," katanyaTujuannya jelas, agar terjadi percepatan pembangunan di Papua. Otsus memberikan kesempatan yang lebih luas kepada rakyat Papua untuk maju namun sayangnya, hingga hari ini ternyata Otsu situ belum banyak dirasakan manfaatnya oleh rakyat Papua sendiri."Menyadari akan hal ini, maka harus dilakukan introspeksi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena jika tidak dilakukan hal ini maka akan memicu berbagai masalah baru yang kental dengan nuansa politik disintegrasi bangsa dan negara Indonesia," katanya mengingatkan.Menurut Rizal Ramli, apabila rakyat di kampung-kampung setiap hari mendapatkan makanan yang cukup, tinggal di rumah yang layak huni, mendapatkan infrastruktur kampung yang memadai, pelayanan kesehatan yang cukup serta pendidikan yang merata maka mereka otomatis, keinginan untuk merdeka perlahan-lahan mulai sirna."Untuk itulah, maka program pembangunan pemerintah di Papua harus fokus sebaliknya jangan membuat banyak rencana yang hampir tidak mungkin dapat dilaksanakan dan diselesaikan secara baik dan tepat waktu," katanya.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008
