Dalam langkah bersejarah, DPR-AS pungut suara untuk pemakzulan Trump

Washington (ANTARA) - Dewan Perwakilan AS akan melakukan pemungutan suara yang sangat penting pada hari Rabu yang sepertinya kemungkinan akan memakzulkan Presiden Donald Trump dengan tuduhan menyalahgunakan kantornya dan menghalangi penyelidikan kongres.

Pemungutan suara di DPR yang dikontrol Demokrat diperkirakan akan jatuh hampir seluruhnya di peraturan partai, menggarisbawahi perbedaan yang mendalam di Kongres atas perilaku Trump - dan perpecahan politik yang lebih besar di dalam negara itu sendiri.

Trump akan menjadi presiden AS ketiga yang dimakzulkan, pemeriksaan luar biasa atas kekuasaan presiden dijabarkan dalam Konstitusi AS untuk eksekutif yang melakukan "kejahatan tinggi dan pelanggaran ringan." Tidak ada presiden yang pernah dicopot dari jabatannya berdasarkan ketentuan-ketentuannya.

Pemungutan suara, yang diharapkan pada sore atau sore hari, akan menghasilkan pengadilan bulan depan di Senat A.S. di mana anggota DPR akan bertindak sebagai jaksa. Kamar itu dikendalikan oleh Partai Republik, yang telah menunjukkan sedikit minat dalam mengeluarkan Trump dari kantor.

Demokrat Demokrat menuduh Trump menyalahgunakan kekuasaannya dengan meminta Ukraina untuk menyelidiki Joe Biden, mantan wakil presiden AS dan seorang kandidat Demokrat terkemuka dalam pemilihan 2020. Trump juga dituduh menghalangi penyelidikan kongres ke dalam masalah ini.

Trump menyebut proses pemakzulan sebagai "kebohongan total," dan pada Selasa mengirim Ketua DPR Nancy Pelosi surat panjang di mana ia menuduhnya terlibat dalam "penyimpangan keadilan."

Presiden mengecam penyelidikan itu sebagai "percobaan kudeta" dan berpendapat Demokrat sedang mencoba untuk membatalkan hasil pemilu 2016 di mana ia mengalahkan kandidat Demokrat Hillary Clinton.

"Bisakah Anda percaya bahwa saya akan dimakzulkan oleh Radikal Kiri, Jangan Melakukan Apa-Apa dari Demokrat, DAN AKU TIDAK MELAKUKAN SALAH! Hal yang mengerikan," cuit Trump pada Rabu pagi. "Mengucapkan doa!"

Dengan Trump mencari masa jabatan kedua tahun depan, pemakzulan telah membubarkan publik, dengan sebagian besar pemilih Demokrat mendukungnya dan sebagian besar Republikan menentang.

Apa yang masih belum jelas adalah apakah drama partisan berbulan-bulan akan memiliki efek pada pemilihan 2020 di luar memberikan alasan Trump untuk membanggakan telah mengalahkan kembali upaya Demokrat untuk menghapusnya.

Partai Republik berpendapat bahwa pemungutan suara "ya" pada pemakzulan bisa membuat Demokrat dari Partai moderat mendapatkan kursi mereka dalam pemilihan kongres tahun depan. Namun, beberapa Demokrat yang mewakili distrik yang mendukung Trump pada 2016 mengatakan dalam beberapa hari terakhir mereka akan memilih untuk memakzulkan dia.

'PRESIDEN MELANGGAR KEKUATANNYA'

Menjelang pemungutan suara, Pelosi mengirim surat pada hari Selasa kepada semua 232 anggota Dewan Demokrat, mendesak mereka untuk mematuhi standar Konstitusi.

"Sangat menyedihkan, fakta-fakta telah membuat jelas bahwa Presiden menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi, politiknya dan bahwa dia menghalangi Kongres seperti kehendaknya bahwa dia bebas dari pertanggungjawaban, bebas dari Konstitusi dan di atas rakyat Amerika," tulisnya.

Takut akan pukulan balik politik, Demokrat sudah lama tidak tahan terhadap penyelidikan pemakzulan bahkan setelah Penasihat Khusus Robert Mueller menguraikan episode potensial Trump yang menghalangi keadilan dalam laporannya tentang campur tangan Rusia dalam pemilu 2016.

Tetapi setelah seorang pelapor mengungkapkan panggilan telepon pada bulan Juli di mana Trump menekan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy untuk menyelidiki Biden, DPR dari Demokrat bergerak dengan cepat untuk mengambil kesaksian dari pejabat pemerintah saat ini dan mantan pejabat.

Demokrat menuduh Trump membekukan hampir 400 juta dolar bantuan keamanan AS ke Ukraina dan menawarkan kemungkinan pertemuan Gedung Putih ke Zelenskiy untuk membuatnya mengumumkan secara terbuka penyelidikan Biden dan putranya Hunter, yang berada di dewan perusahaan gas Ukraina.

Pasal pertama pemakzulan merinci akun Demokrat tentang transaksi Trump dengan Ukraina. Pasal kedua menuduh Trump menghalangi Kongres dengan mengarahkan pejabat dan lembaga administrasi untuk tidak mematuhi panggilan pengadilan Dewan yang sah untuk kesaksian dan dokumen yang terkait dengan pemakzulan.

Senat belum menetapkan prosedur untuk persidangan atas dakwaan, yang akan diawasi oleh Ketua Mahkamah Agung A. John Roberts.

Tokoh Partai Republik yang terkemuka, Pemimpin Mayoritas Mitch McConnell, telah menolak proposal Demokrat untuk memanggil pejabat administrasi lebih lanjut untuk memberikan kesaksian dan mengatakan bahwa tidak ada kemungkinan Trump akan dicopot dari jabatannya.

Pada hari Selasa, McConnell mengatakan di lantai Senat bahwa akan menjadi peran senator untuk bertindak sebagai "hakim dan juri" dalam persidangan, tetapi ia kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa ia tidak akan menjadi "juri yang tidak memihak."

"Ini adalah proses politik. Tidak ada yang yudisial tentang itu," katanya. "Pemakzulan adalah keputusan politik."

Menghapus Trump dari jabatannya membutuhkan mayoritas dua pertiga dari mereka yang hadir dan memberikan suara di kamar beranggota 100 orang, yang berarti Demokrat harus membujuk setidaknya 20 Republikan untuk bergabung dengan mereka untuk mengakhiri kepresidenan Trump.