Jakarta (ANTARA News) - Rencana Pansus Penanganan Pembahasan Atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang secara Paksa tahun 1997-1998 bertemu dengan korban dan keluarga korban kasus itu gagal karena mereka yang diundang tidak hadir di Gedung DPR/MPR pada Rabu.Rapat Pansus itu dimulai sekitar pukul 14.00 WIB, namun hingga sekitar pukul 15.00 WIB, korban dan keluarganya belum juga ada yang datang sehingga Pansus masih akan menjadwalkan lagi pertemuan dengan mereka.Selain mengundang korban dan keluarga korban, Pansus juga mengundang Kontras dan YLBHI sebagai pendampingi. Namun LSM itu juga tidak menghadiri undangan Pansus.Akhirnya, Ketua Pansus Effendi MS Simbolon memutuskan bahwa pertemuan akan dilakukan pada Kamis (23/10). Pansus akan kembali memanggil mereka. Haryanto Taslam (Hartas) yang merupakan korban penculikan tahun 1997-1998 sebenarnya berada di Gedung DPR namun kehadirannya tidak untuk memenuhi panggilan Pansus. Dia hanya menyampaikan konferensi pers untuk menentang keberadaan Pansus ini. Dia mendesak Pansus dibubarkan karena tendensius dan merupakan manuver politik terkait Pemilu 2009. Dia mengatakan kasus penculikan dan orang hilang sudah selesai di tingkat Pengadilan Militer Jakarta tahun 1999. "Kepada mereka yang dinyatakan terlibat dan terbukti melanggar hukum telah dijatuhi vonis dan telah menjalani hukuman," katanya. Dia mengemukakan, kasus penculikan aktivis dan orang hilang tahun 1997/19998, seperti halnya Kauss Trisakti I dan II, 27 Juli, Tanjungpriok, Talang sari, Timtim dan sebagainya adalah buah kebijakan politik rezim yang berkuasa saat itu. "Selama ini dalam kenyataannya sulit dimintakan pertanggungjawaban hukumnya secara pribadi-pribadi terhadap para pejabat atau mantan pejabat yang diduga terlibat," katanya. Menurut dia, kasus orang hilang dan penculikan aktivis serta kasus-kasus lainnya hanya dapat diselesaikan dengan menempatkan masalah itu dalam konteks perjuangan bangsa menuju kehidupan yang demokratis dan menghormati penegakan hukum serta memajukan HAM. Dengan prinsip tersebut dan dalam rangka rekonsiliasi nasional guna memelihara persatuan seluruh anak bangsa, kata mantan politisi anggota Fraksi PDIP itu, pemerintah saat ini harus berani mengambilalih tanggung jawab sejarah dengan melakukan berbagai langkah.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
