Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan melakukan sentralisasi pintu impor untuk komoditas rawan penyelundupan sehingga memudahkan pengawasan dalam mengantisipasi dampak krisis global. "Saya minta Ditjen Bea dan Cukai (BC) untuk melihat apakah dalam rangka mengamankan impor bisa disentralize kepada beberapa port saja importasi komoditas tertentu," kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu. Menkeu mencontohkan, komoditas yang rawan diselundupkan ke Indonesia adalah barang elektronik dan tekstil. Dengan adanya sentralisasi itu, maka pintu masuk impor komoditas dimaksud hanya dapat dilakukan melalui beberapa pelabuhan saja. "Di luar itu (pelabuhan yang sudah ditentukan), kami tidak akan melayani sehingga kalau ada barang tekstil masuk di pelabuhan lain, kami akan asumsikan sebagai pelanggaran, ini akan menyederhanakan pengawasan," katanya. Menurut Menkeu, langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi membanjirnya barang impor ke Indonesia karena melemahnya pasar dunia adalah mengurangi penyelundupan dan impor ilegal. Selain sentralisasi pintu impor, langkah lain yang juga harus dilakukan adalah menutup pelabuhan-pelabuhan yang selama ini ditengarai memiliki aktivitas ilegal. "Saya sudah bicara dengan Menhub untuk mengawasi dan menindak pelabuhan yang dianggap memiliki potensi masuknya penyelundupan, kami minta untuk ditertibkan atau kalau perlu ditutup," katanya. Menkeu juga meminta jajaran BC mengantisipasi kemungkinan terjadinya penurunan ekspor yang disebabkan karena pelayanan kepabeanan. Menkeu menyebutkan, menurunnya pertumbuhan ekonomi di kawasan barat, Amerika, dan lainnya, akan berdampak kepada pengalihan pemasaran produk ke kawasan lain termasuk Indonesia. "Kalau pengalihannya secara legal dengan seluruh dokumen yang legal, memang kita gak bisa apa-apa karena itu memang impor legal, tapi yang kita minta terhadap jajaran BC untuk mengurangi penyelundupan dan impor ilegal," katanya. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008
