Firli disarankan mundur dari kepolisian, hindari hambatan psikologis

"Supaya jangan ada gangguan barier psikologis, saya tidak mengatakan barier hukum, tetapi ada psikologis. Jangan lupa dalam penegakan hukum rasa percaya diri penegak hukum itu juga sangat menentukan," kata Saor Siagian, di Jakarta, Rabu.

Jakarta (ANTARA) - Praktisi hukum Saor Siagian menyarankan agar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Komjen Pol Firli Bahuri mundur dari kepolisian demi menghindari hambatan psikologis selama memimpin lembaga antikorupsi.

"Supaya jangan ada gangguan barier psikologis, saya tidak mengatakan barier hukum, tetapi ada psikologis. Jangan lupa dalam penegakan hukum rasa percaya diri penegak hukum itu juga sangat menentukan," kata Saor Siagian, di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Pimpinan KPK terpilih mulai ikuti program induksi

Saat ini Firli jenderal bintang tiga di kepolisian, artinya, kata dia, berada di bawah Kapolri terkait kepangkatan, sementara seharusnya Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua KPK berada pada posisi yang setara.

"Kalau polisi kan, hormat, kan begitu kan, kalau dalam kultur dalam kepolisian dan TNI yang pangkatnya lebih rendah begini pada yang lebih tinggi," ujarnya pula.

Firli menjadi Ketua KPK dengan tidak melepaskan diri sebagai anggota kepolisian, ujar dia, memang tidak menabrak hukum yang berlaku, karena tidak ada undang-undang yang mengatur itu.

"Tetapi menurut saya menghambat psikologis dia sebagai pemimpin KPK, apalagi dia yang mensupervisi dan memonitor," kata Saor.
Baca juga: Komjen Firli irit bicara soal pelantikan Ketua KPK

Selain itu, Saor mengajak agar KPK di bawah kepemimpinan Firli bisa meninggalkan rivalitas kelembagaan dengan kepolisian.

"Juga didorong mereka ini kesadarannya bahwa tinggalkan rivalitas kelembagaan, mari kita bicara soal pemberantasan korupsi," ujarnya pula.