Keempat kalinya ke Kaltara, Presiden bagikan sertifikat

Tarakan (ANTARA) - Dalam kunjungan kerja keempat kalinya ke Kalimantan Utara (Kaltara), Presiden Joko Widodo membagikan sertifikat kepada masyarakat di provinsi tersebut.

“Pak Gubernur, saya ke Kaltara sudah berapa kali? Empat kali ya, tapi masih kurang atau cukup empat kali?” tanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara pembagian sertifikat tanah di Lapangan Tenis Tertutup Telaga Keramat, Tarakan, Kaltara, Rabu.

Serentak masyarakat yang hadir langsung menjawab belum cukup karena mereka ingin selalu dikunjungi Presiden.

Presiden mengaku belum menengok ke banyak tempat, seperti Sungai Krayan, Simanggarai, Sungai Ular, dan lain-lain.

“Indonesia itu 17.000 pulau, kalau dikunjungi semuanya 10 tahun enggak akan cukup, tapi saya sudah kunjungi semuanya 34 provinsi,” katanya.

Bahkan, Presiden berkelakar saking seringnya kunjungan ke daerah badannya sampai kurus.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi membagikan sertifikat kepada masyarakat di wilayah tersebut.

Ia menegaskan Pemerintah akan mengejar target agar seluruh bidang tanah di Indonesia tersertifikasi, yakni sebanyak 126 juta bidang.

“Oleh sebab itu sekarang semuanya kami percepat karena sertifikat ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki,” katanya.

Presiden mengatakan di hampir setiap kunjungan kerjanya ke daerah ia mendapat pengaduan soal sengketa tanah.

“Sehingga ini menjadi kunci kalau bapak ibu sudah pegang sertifikat tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki enak semuanya,” katanya.

Untuk itu, Presiden kemudian berpesan bagi masyarakat yang sudah mendapatkan sertifikat untuk tanahnya agar menyimpan dokumen tersebut dengan baik dan jangan sampai hilang.

Terlebih, katanya, jika kemudian akan dijaminkan ke perbankan untuk mendapatkan permodalan, Presiden juga berpesan agar masyarakat mengalkulasikannya dengan baik sesuai kemampuan.

“Harus dikalkulasi, dihitung betul-betul, pinjam berapa, angsur tiap bulan harus dihitung betul, jangan keliru,” katanya.

Ia menegaskan pinjaman dengan agunan sertifikat itu harus seluruhnya digunakan untuk kepentingan produktif sebagai modal kerja.

“Kalau sudah cukup silakan mau beli mobil, tapi dari keuntungan, bukan dari uang pokok pinjaman. Saya titip itu saja,” kata Presiden Jokowi.
Baca juga: Presiden Joko Widodo komitmen tuntaskan sertifikat tanah rakyat