DPRD Palu harapkan pengembangan sektor industri mendukung KEK

Palu (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu, Sulawesi Tengah mengharapkan pengembangan sektor industri harus mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai sarana kegiatan industri, ekspor maupun impor dengan nilai ekonomi tinggi.

Ketua Komisi B DPRD Palu, Ridwan H Basat di Palu, Rabu mengatakan pemerintah daerah harus memprioritaskan keberlanjutan KEK sebagai sarana penyelenggaraan kegiatan perekonomian agar lingkungan aktivitas investasi, ekspor dan perdagangan tetap kondusif guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah.

"KEK sudah bertahun-tahun berdiri namun belum maksimal berjalan. Pemerintah dan badan usaha terkait memiliki kewajiban menarik para investor mengembangkan industri di Palu, " ujar Ridwan yang juga Politisi Partai Hanura.

Dia menjelaskan, KEK Palu sangat potensial untuk pengembangan sektor industri karena sudah dilengkapi dengan sejumlah sarana dan prasarana penunjang, diantaranya jalan layang penghubung kawasan dan pelabuhan Pantoloan untuk mempermudah akses pengangkutan barang yang sedang di kerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (BPST) sebagai badan usaha pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengembangkan kawasan industri di Palu khsusunya KEK, dimana KEK Palu masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020, sehingga dinilai perlu upaya pemerintah menarik minat investor menanam modal di Palu.

"Bukan tidak mungkin KEK Palu menjadi prioritas pengembangan investasi di Sulawesi Tengah. Pintu masuk sudah ada, pemerintah mendukung kegiatan industri di derah ini melalui interfensi pembagunan jangka menengah nasional, " jelasnya.

Dia juga merespon baik kehadiran Investor asal Cina, perusahaan yang bergerak di bidang industri baja dan 'presseur vessel' untuk industri kimia dan nuklir yang juga menguasai sekitar 70 persen pasar manufaktur dalam negeri yang rencananya akan berinvestasi sebesar 40 miliar dolar AS atau senilai Rp120 triliun di KEK Palu.

Kerja sama pemerintah daerah dengan perusahaan China First Heavy Industries Group International Resources Co Ltd (CFHI) telah di tungankan dalam bentuk penandatanganan kesepakatan atau MoU antara Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Wali Kota Palu Hidyat dan pihak CFHI pada Selasa (17/12) di Palu.

"Ini sangat menguntungkan daerah kita, oleh karena itu pemerintah perlu menyediakan fasilitas memadai agar investor betul-betul yakin bahwa Palu sudah siap mengembangkan sektor industri, " kata Ridwan menambahkan.

Wali Kota Palu Hidayat meminta calon investor maupun badan usaha yang telah dibentuk pemerintah mengelolah KEK agar mewujudkan sejumlah kesepakatan yang sudah di bangun bersama.

"Kami berhatap rencana-rencana investasi itu bisa segera terealisasi, " katanya.

CFHI merupakan salah satu Badan Usana Milik Negara (BUMN) pemerintah Cina dan menjadi perushaan industri manufaktur terbesar di Negeri Tirai Bambu itu.