Jepang tuntut Rusia segera bebaskan nelayannya

Tokyo (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri Jepang menuntut pembebasan kru dari lima kapal nelayan mereka yang ditahan oleh Rusia, dan menegaskan bahwa nelayan tersebut tidak melakukan kesalahan dan menyeru pembebasan segera atas dasar kemanusiaan.

Penyitaan kapal Jepang oleh penjaga patroli Rusia di pulau yang dikuasai Rusia, yang diklaim oleh Jepang, terjadi saat Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi sedang melakukan lawatan ke Rusia. Kedatangannya bertujuan menghidupkan kembali perundingan atas pulau tersebut dan juga pakta perdamaian resmi untuk mengakhiri Perang Dunia II.

Kapal-kapal itu sedang memburu gurita di dekat empat pulau saat mereka digiring ke kapal Rusia untuk "diinterogasi" atas dugaan pelanggaran perjanjian penangkapan ikan, menurut media Jepang. Namun pejabat Kementerian Luar Negeri Jepang menyebutkan kru kapal tidak melanggar apa pun.

"Kami menuntut mereka dibebaskan segera mungkin atas dasar kemanusiaan," katanya.

Januari lalu kapal nelayan Jepang juga ditahan oleh Rusia, dengan kru kapal dibebaskan kurang dari sebulan setelah membayar denda.

Jepang mengklaim empat pulau yang dikendalikan Rusia di lepas pantai kawasan Hokkaido di Jepang utara, yang pihaknya sebut Wilayah Utara. Dikenal di Rusia sebagai Kuril Selatan, pulau-pulau tersebut diserbu oleh militer Soviet pada saat itu pada hari-hari penutupan Perang Dunia II.

Sengketa pulau tersebut membuat Rusia dan Jepang tidak mau menandatangani sebuah pakta perjanjian damai. Namun Presiden Rusia Vladimir Putin tahun lalu menyarankan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe agar mereka meneken sebuah perjanjian hingga akhir tahun "tanpa syarat".

Kendati Abe menolak usulan tersebut, ia berjanji pada Januari akan mendorong sebuah pakta. Kemajuan terbukti sulit dipahami, meski sejak saat itu pejabat senior dan pemimpin politik dari kedua negara mengelar pembicaraan yang membahas isu tersebut.

Media Jepang melansir bahwa kunjungan lima hari Motegi baru-baru ini ke Moskow bertujuan memulai kembali sejumlah perundingan.

Sumber: Reuters