Wamenkeu minta swasta berkontribusi jaga aset negara

Sektor properti harus terlibat, harus bisa mencari cara proper untuk mengelola aset negara, koridor legal harus disiapkan, kemudian kita kelola bersama-sama

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta kepada para pelaku dunia usaha khususnya di sektor properti untuk dapat berkontribusi dan bersinergi dengan pemerintah dalam menjaga berbagai aset negara berupa gedung dan bangunan.

Suahasil mengatakan bahwa pelibatan pihak swasta tersebut untuk membantu pemerintah dalam mengoptimalisasi fungsi dari aset negara sehingga memiliki nilai tambah bagi penerimaan negara.

“Di dunia usaha tingkat standar bisa dijaga dengan baik, tapi harus bersama-sama. Daripada gedung itu terbengkalai, kita perbaiki untuk kemakmuran rakyat,” katanya dalam acara Seminar Property Outlook, Gedung Dhanapala, Jakarta, Rabu.

Menurutnya, pihak swasta mampu menarik sumber pendanaan, mengelola properti secara profesional, dan memetakan beragam aset negara milik pemerintah pusat maupun daerah yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Sektor properti harus terlibat, harus bisa mencari cara proper untuk mengelola aset negara, koridor legal harus disiapkan, kemudian kita kelola bersama-sama,” katanya.

Oleh sebab itu, Suahasil pun berharap pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dapat menyiapkan regulasi yang tepat agar pelaku usaha properti dapat terlibat dalam pemanfaatan aset negara.

Suahasil menuturkan sektor properti akan mampu mendorong perekonomian Indonesia saat mengalami pelemahan sehingga sejak beberapa tahun terakhir pemerintah memutuskan memberi insentif untuk sektor ini.

“Besaran insentif pajak untuk properti sudah mencapai Rp5,7 triliun karena pembebasan pph dan pengurangan pph. Kalau sektor ini tambah cepat maka angka itu pasti naik dengan sendirinya,” katanya.

Ia menyebutkan hingga kini DJKN telah bekerja sama dengan beberapa pihak dalam mengelola dan menjaga aset negara seperti dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Sementara itu, Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rahayu Puspita mengatakan pihaknya tidak hanya bertugas mengoptimalkan aset negara namun juga menicptakan nilai tambah dan daya ungkit.

Rahayu mengatakan LMAN menerapkan konsep From Cost to Revenue yaitu menjadikan aset negara yang sebelumnya menjadi beban karena biaya pemeliharaan dan pengawasan, sekarang harus mampu menjadi sumber penerimaan negara.

Di sisi lain, Rahayu menuturkan bahwa penerapan konsep tersebut harus mendapat dukungan dan keterlibatan pihak lain dalam upaya menjaga dan mengelola aset negara sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal.

Menurutnya, LMAN telah mendapat banyak kepercayaan dari berbagai pihak yaitu dibuktikan dengan dikelolanya dua kawasan aktiva kilang Arun dan Bontang serta 133 bangunan yang total nilai aset mencapai Rp29,10 triliun.

"Plan side Arun menghasilkan Rp106 miliar pada 2019. Dari kilang LNG Bontang tercatat PNBP Rp598 miliar, manfaat ekonomi Rp95,16 miliar, manfaat cost saving sebesar Rp41,23 miliar, dan berdampak pada ekonomi sebesar 2,48 kali PDB nasional,” jelasnya.

Tak hanya itu, Rahayu mengungkapkan peran LMAN dalam pengadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) cukup signifikan yaitu hingga 13 Desember 2019 telah mengawal 69 PSN untuk pembebasan 68.251 bidang dengan total nilai hingga Rp45,094 triliun.

"LMAN sedang mempersiapkan proses digitilize property management system yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas agar mudah menjangkau mitra untuk mengoptimalkan aset negara," katanya.