Samarinda (ANTARA News) - Akibat dampak krisis ekonomi global, ribuan karyawan perusahaan HPH (Hak Penguasaan Hutan) di Kalimantan Timur (Kaltim) terancam di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), daripada perusahaan gulung tikar."Jika krisis global itu terus berlangsung, perusahaan akan melakukan rasionalisasi, termasuk kemungkinan terburuknya akan terjadi pemutusan hubungan kerja agar perusahaan bisa tetap bertahan," ungkap Sekretaris Eksekutif APHI (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia) Komisariat Daerah (Komda) Kaltim, Saut Marisi Halomoan Purba kepada wartawan di Samarinda, Selasa.Pada krisis ekonomi 2000 silam, lebih dari 6.000 karyawan sektor kehutanan di Kaltm kehilangan pekerjaan dan ratusan industri kayu gulung tikar.Saat ini kata dia, hanya sekitar 75 perusahaan HPH yang bertahan dengan estimasi 37 ribu pekerja."Jika diakumulasi satu perusahaan HPH mempekerjakan 500 orang, maka jumlah pekerja di sektor industri kayu saat ini mencapai 37 ribu orang. Angka itu belum termasuk pekerja di sektor kayu lapis atau plywood. Jadi, sulit dibayangkan jika krisis ekonomi global berlangsung dalam waktu lama," ujarnya. Dampak langsung yang dirasakan perusahaan HPH di Kaltim terkait krisis ekonomi global tersebut yakni, menurunnya order kayu serta terlambatnya pembayaran. Dilemanya lanjut Sekretaris Eksekutif APHI Komda Kaltim itu, perusahaan pemegang HPH harus mengejar target penebangan 2008 yakni 2,5 juta meter kubik agar bisa memperoleh target penebangan pada 2009. "Perusahaan HPH mengalami dilema, sebab di satu sisi, order kayu menurun drastis sehingga terjadi penumpukan kayu, sementara mereka harus memenuhi target penebangan sebesar 2,5 juta meter kubik yang saat ini belum mencapai 60 persen,"ungkap SM Purba. Kondisi lain akibat kisis ekonomi global itu lanjut SM Purba, harga kayu turun dari Rp1,5 juta menjadi Rp1 juta per kubik, sementara biaya produksi naik. "Di pasar internasional saat ini, muncul produk yang sama dengan harga lebih murah. Faktor itulah yang membuat perusahaan HPH di Kaltim, belum bisa membuat rencana produksi pada 2009,"katanya. "Terpuruknya industri perkayuan juga disebabkan banyaknya regulasi yang menekan, sehingga para pemegang HPH berharap ada upaya pemerintah untuk melakukan deregulasi serta mengurangi beban pajak industri kayu di Indonesia. Kami juga meminta agar pungutan dilakukan saat perusahaan sudah stabil," harap Sekretaris Eksekutif APHI Komda Kaltim Semetara, Perwakilan Direksi PT. Inhutani I, Agus Suryansyah mengakui,imbas krisis ekonomi global sangat berdampak pada penyusunan program kegiatan kehutanan 2009. "Sampai saat ini, kami belum bisa memastikan, anggaran kegiatan kehutanan karena situasi belum stabil. Kami berharap, krisis ekonomi global ini tidak berlangsung lama agar industri kehutanan bisa kembali melakukan ekspor," ujar Agus Suryansyah.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008
