Jakarta, (ANTARA News) - Pemerintah dinilai lamban dalam memperbaiki administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara agar transparan dan akuntabel, demikian pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan, di Jakarta, Selasa. Saat menyampaikan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2008 kepada DPR dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR/MPR, ketua BPK Anwar Nasution mengatakan, "Kondisi yang terus-menerus memburuk tersebut menggambarkan belum ada kemajuan berarti dengan peningkatan transparansi serta akuntabilitas keuangan negara." Laporan BPK kepada DPR ini berisi hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara di pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk BUMN dan BUMD.Yang dilaporkan adalah rangkuman hasil pemeriksaan selama periode 1 Januari sampai 30 Juni 2008, mencakup tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Di tingkat pusat, BPK melakukan pemeriksaan keuangan atas 87 Laporan keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Untuk di daerah, BPK melakukan pemeriksaan keuangan atas 275 Laporan keuangan pemerintah Daerah (LKPD). Dari pemeriksaan tersebut, BPK menyimpulkan bahwa kondisi laporan keuangan di pusat dan daerah mengalami penurunan kualitas dari tahun ke tahun. Sebagian besar permasalahan terkait dengan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. "Ini merupakan temuan yang berulang dari tahun ke tahun yang mencerminkan kelambanan pemerintah untuk memperbaiki administrasi negara," kata Anwar.(*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008
