"Sampai saat ini saya belum terimas suratnya ya, Jadi Saya enggak bisa komentar banyak, Saya bicara sebagai asisten perekonomian saja, karena sektor Pariwisata salah satu yang saya koordinasikan," kata Sri Haryati di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa.
Pergantian tersebut, diketahui karena kisruh penghargaan Adikarya Wisata 2019 pada Diskotek Colosseum di awal Bulan Desember lalu, karena diskotek tersebut disebut telah mendapatkan surat rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta karena ditemukan narkotika saat razia 7 September 2019 lalu.
Sri mengatakan meski sempat terjadi kekisruhan karena penghargaan Diskotek Colosseum tersebut, pengawasan diskotek tersebut masih dilakukan.
"Pengawasan itu rutin kami lakukan, karena kita punya bidang industri pariwisata, di situ kami melakukan terus pengawasan, kita gak sendiri, banyak pihak yang membantu dalam pengawasan, sektor ini harus aman dan memang sesuai aturan yang sudah ada," katanya.
Kendati demikian, Sri masih belum bisa memastikan kasus yang terjadi di Diskotek Colosseum tidak terulang kembali, namun dia menegaskan Pemprov DKI Jakarta akan tetap melakukan evaluasi dan pengawasan.
Baca juga: Plt Disparbud DKI dicopot terkait kisruh Diskotek Colosseum
Baca juga: Pemberian penghargaan Adikarya kepada Colosseum dianggap tidak cermat
Baca juga: Anies beri penghargaan Adikarya pada Diskotek Colosseum
"Saya enggak bisa bilang ya, kepemimpinan sekali lagi saya belum menerima surat penunjukan, jadi saya ngomong sebagai asisten perekonomian lagi yah artinya dengan yang terjadi kemarin buat saya juga ini kita terus lakukan evaluasi bahwa setiap upaya kita tujuannya baik penghargaan tapi pada saat kemudian ada hal hal tertentu yang luput dari tim kawan-kawan Disparbud ini menjadi perhatian bagi kami ke depan," ucapnya.
Pemberian penghargaan Adikarya Wisata 2019 untuk diskotek Colosseum menuai protes. Pemprov DKI Jakarta kemudian memutuskan membatalkan penghargaan tersebut.
"Pemberian penghargaan Adikarya Wisata 2019 pada Colosseum dinyatakan dibatalkan," ujar Sekda Provinsi DKI Jakarta Saefullah di gedung Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (16/12).
Saefullah menyebut pembatalan penghargaan ini atas beberapa fakta yang ditemukan. Di antaranya terdapat surat dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud).
"Berdasarkan surat kepala Badan Narkotika Nasional provinsi DKI Jakarta, pada kepala Disparbud, tanggal 10 Oktober 2019. Yang menyampaikan hasil kegiatan BNNP terhadap pengunjung di Colosseum, pada tanggal 7 September ini menjadi catatan kita," kata Saefullah.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2019
