Menteri Edhy bakal prioritaskan bantuan bagi nelayan perempuan

Untuk kelompok-kelompok nelayan perempuan akan kami prioritaskan bantuan kapal dan bantuan alat tangkap perikanan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo menyatakan bahwa pihaknya bakal memprioritaskan berbagai bentuk bantuan khususnya bagi kelompok nelayan perempuan sebagai bentuk apresiasi terhadap ketangguhan kaum wanita.

"Untuk kelompok-kelompok nelayan perempuan akan kami prioritaskan bantuan kapal dan bantuan alat tangkap perikanan," kata Menteri Edhy dalam acara Temu Stakeholders Pendidikan dan Bisnis Kelautan Perikanan yang digelar di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin.

Menteri Kelautan dan Perikanan juga menuturkan, pihaknya juga siap bila diperlukan untuk memberikan pelatihan kepada nelayan perempuan.

Menurut Edhy, dirinya pernah dikomplain oleh seorang wanita yang ingin agar di KTP-nya dapat diakui profesinya sebagai nelayan, bukan ibu rumah tangga.

Edhy berpendapat bahwa saat menangkap ikan hingga jangka waktu yang lama, sebenarnya perempuan bisa jauh lebih bertahan lama di tengah laut dibandingkan kaum laki-laki.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong pemberdayaan peran wanita nelayan antara lain dengan meningkatkan keterampilan nelayan dan anggota keluargannya dalam pengembangan diversifikasi usaha nelayan.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, M. Zulficar Mochtar, menyatakan bahwa pemahaman kesetaraan gender dalam rumah tangga nelayan merupakan hal yang sangat penting.

Hal itu, ujar dia, dapat dicapai melalui keseimbangan peran dan tanggung jawab dalam urusan rumah tangga dalam mendukung peningkatan pendapatan dan sosial ekonomi keluarga nelayan.

"Peningkatan peran wanita nelayan yang dapat dioptimalkan dalam pemanfaatan hasil tangkapan nelayan, menjadi perhatian khusus dalam pembangunan masyarakat perikanan. Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah pengembangan usaha perikanan berwawasan gender," ujarnya.

Ia mengemukakan bahwa dalam upaya meningkatkan nilai tambah usaha nelayan, perlu diberikan peningkatan kompetensi motivasi, keterampilan dan pengetahuan penganekaragaman usaha sebagai mata pencaharian alternatif dengan melibatkan peran nelayan dan keluarganya termasuk istri dan putri nelayan.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Perempuan Perikanan (Kiara) Susan Herawati Romica menyatakan negara harus bisa mengambil berbagai langkah dan kebijakan yang lebih mengakui peran perempuan nelayan di Tanah Air.

Menurut Susan, berbagai catatan Kiara tentang perempuan nelayan antara lain adalah mereka bekerja hampir 17 jam dalam sehari dan berkontribusi 48 persen dalam ekonomi keluarga nelayan di berbagai daerah. Selain itu, ujar dia, di dalam kebijakan yang dibuat pada saat ini, tidak disebutkan secara jelas tentang perempuan nelayan.

Ia berpendapat, hal itu penting karena masyarakat saat ini masih patriarkis sehingga tidak disebutnya perempuan nelayan sebagai salah satu subjek hukum dinilai bakal berdampak kepada adanya penghilangan identitas mereka.

Senada, pengamat sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim mengatakan kaum perempuan memegang peranan penting dalam sektor perikanan Nusantara, sehingga pemerintah sudah selayaknya lebih memperhatikan dan memberikan penghargaan seutuhnya.

Abdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu mengingatkan bahwa di banyak wilayah Tanah Air juga terdapat perempuan yang berprofesi sebagai nelayan, di antaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Aceh.

Untuk itu, ujar dia, pemerintah harus dapat melakukan sejumlah langkah sebagai berikut, yaitu pertama adalah dengan melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap pendataan profesi berbasis KTP elektronik. Dengan demikian, perempuan nelayan juga dapat diakui profesinya di dalam kartu identitas nasional mereka.