Pergantian rezim perlambat proses perundingan ekonomi kawasan

Kesulitan ASEAN dalam mencapai posisi yang solid dalam regional adalah karena setiap anggota negara memiliki tingkat sensivitas yang berbeda

Jakarta (ANTARA) - Pergantian rezim pemerintahan-pemerintahan di negara anggota cenderung memperlambat proses perundingan kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif kawasan (RCEP).

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Iman Pambagyo dalam sosialisasi perjanjian RCEP di Jakarta, Senin, mengatakan ada beberapa tantangan umum dalam negosiasi perjanjian perdagangan kawasan.

"Kesulitan ASEAN dalam mencapai posisi yang solid dalam regional adalah karena setiap anggota negara memiliki tingkat sensivitas yang berbeda," kata Iman.

Selain itu ambisi-ambisi lain dalam anggota negara regional turut dibawa dalam agenda kemitraan ekonomi komprehensif kawasan (RCEP).

Sebelumnya, untuk meningkatkan ekspor Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan percepatan negosiasi perjanjian kemitraan ekonomi maupun perjanjian perdagangan.

"Pak Menteri Perdagangan (Mendag), Bu Menteri Luar Negeri (Menlu), ini betul-betul kalau perlu setiap hari kejar terus untuk negara-negara potensial yang menjadi ekspor produk-produk kita yang kita belum memiliki perjanjian kemitraan," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga menyoroti perlunya percepatan perjanjian perdagangan dengan negara-negara ASEAN, anggota Kemitraan Ekonomi Komprehensif Kawasan (RCEP), hingga negara-negara Afrika.

Presiden Jokowi meminta pemerintah memperkuat negosiasi dalam memetakan produk-produk yang berpotensi untuk diekspor.

Dia juga berharap pengusaha dalam negeri pun berpartisipasi memaksimalkan peluang tersebut.

Selain itu, pemerintah juga terus menuntaskan upaya memperbaiki pelayanan dan insentif bagi investor.

"Kita harus menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah; memangkas beberapa regulasi yang menghambat kinerja ekspor, pembenahan akses pembiayaan ekspor, kemudian meningkatkan kualitas produk ekspor baik dari sisi packaging, branding dan lain-lainnya, dan juga penyiapan kawasan industri yang berorientasi ekspor yang betul-betul terintegrasi," demikian Presiden.

Presiden Jokowi juga memerintahkan kabinetnya memberi keleluasaan bagi investasi industri subtitusi produk impor, seperti industri besi baja, dan petrokimia.