Akademisi paparkan cara pemda optimalkan transportasi massal

Perlu komitmen politik negara untuk membangun transportasi umum di seluruh pelosok Nusantara

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah daerah (pemda) harus optimal untuk mendukung pelaksanaan transportasi umum yang bersifat massal dalam rangka membantu konektivitas warga di daerahnya masing-masing.

"Dalam pelaksanaannya perlu dukungan dan kerja sama dengan pemda," kata Akademisi Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Senin.

Ia mencontohkan dalam membangun transportasi berbasis bus, maka pemda perlu membangun halte, halte eksisting (revitalisasi), atau hasil kerja sama dengan pihak swasta dengan memanfaatkan dana tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan atau memanfaatkan halte sebagai media iklan.

Selain itu, lanjutnya, pemda dinilai perlu lebih gigih lagi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dapat berupa kesadaran untuk kembali menggunakan transportasi umum serta tata cara menggunakan transportasi umum.

Pemda diharapkan pula dapat melakukan manajemen ruang dan waktu untuk akses kendaraan pribadi, yakni mendorong meninggalkan kendaraan pribadi, seperti pembatasan ruang ( kebijakan pelat kendaraan bernomor ganjil dan genap atau jalan berbayar elektronik) atau waktu (prioritas bus di persimpangan saat jam sibuk).

Ia juga memaparkan kebijakan lainnya yang berpihak ke angkutan umum yang bisa dilaksanakan pemda, antara lain adalah pembatasan sepeda motor, tarif parkir mahal, serta ketentuan wajib memiliki garasi mobil.

Di samping itu, pemda juga diharapkan dapat melakukan survei kondisi lalu lintas sebelum, saat, dan sesudah dilaksanakannya program pembelian layanan bus untuk diperoleh data yang akurat sebagai dasar evaluasi pemanfaatan program pembelian layanan ini.

"Kemudian bersama dengan pemerintah pusat untuk sama-sama mendukung program untuk melihat dampak ekonomi serta lingkungan yang dapat tercipta," katanya.

Djoko mengingatkan bahwa semakin banyak publik yang menggunakan kendaraan pribadi yang pasti akan berdampak tidak hanya kemacetan lalu lintas, namun pemborosan penggunaan BBM, polusi udara meningkat yang berdampak pada kesehatan masyarakat, kinerja dan produktivitas kerja

"Jika dibiarkan transportasi umum makin memburuk dan tidak diurus, maka negara dan bangsa yang akan menanggung dampaknya. Perlu komitmen politik negara untuk membangun transportasi umum di seluruh pelosok Nusantara. Membangun transportasi umum adalah membangun sistem," tegasnya.