Moratorium pembentukan anak usaha BUMN berikan peluang UMKM berkembang

Keputusan itu membawa angin segar yang akan menggairahkan semangat masyarakat pelaku UMKM. Sudah terlihat jelas arah kebijakan pemerintah, menjadikan ekonomi kerakyatan sebagai arus utama transformasi ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Moratorium pembentukan anak atau cucu perusahaan BUMN dinilai akan memberikan peluang bagi UMKM untuk berkembang dan mengambil peluang usaha di segmen yang tersedia.

Direktur Generasi Optimis Research and Consulting (GORC) Frans Meroga Panggabean di Jakarta, Senin, mengatakan apresiasi atas terbitnya Surat Keputusan yang melarang sementara pembentukan anak perusahaan dan perusahaan patungan di lingkungan BUMN.

“Inilah saatnya transformasi ekonomi yang sebenarnya dilaksanakan. Langkah Menteri BUMN dalam moratorium ini setidaknya ampuh menangkal tiga hal sekaligus, pertama menertibkan kembali agar semua BUMN fokus mengusahakan core business-nya,” katanya.

Kedua, kata dia, moratorium ini akan memberikan ruang gerak yang leluasa bagi UMKM untuk berkesempatan mengambil peluang usaha yang tersedia.

Ketiga, keputusan ini pun diharapkan mempersempit ruang gerak bagi oknum yang bertujuan menyalahgunakan anak perusahaan dan joint venture BUMN untuk kepentingan pihak tertentu.

"Kami angkat topi untuk Menteri BUMN Erick Thohir. Keputusan itu membawa angin segar yang akan menggairahkan semangat masyarakat pelaku UMKM. Sudah terlihat jelas arah kebijakan pemerintah, menjadikan ekonomi kerakyatan sebagai arus utama transformasi ekonomi," ujar pakar ekonomi kerakyatan dan koperasi milenial ini.

Selanjutnya Frans menjelaskan bahwa sejatinya seluruh elemen pelaku ekonomi harus bergerak bersama dan diberi perlakuan setara.

"Dalam teori daya saing ekonomi, peran UMKM dan koperasi kan paling cocok sebagai supporting industries. Libatkan koperasi dan UMKM untuk support kebutuhan turunan industri yang digeluti BUMN dan swasta besar lain," kata Frans.

Dengan menyerap seluruh hasil produksi koperasi dan UMKM, kata dia, berarti BUMN dan swasta telah menjadi off-taker yang bisa dijadikan jaminan penguatan modal bagi koperasi dan UMKM.

Kalaupun selama ini yang menjadi keluhan adalah kapasitas produksi dan standarisasi kualitas dari koperasi dan UMKM, Frans yang juga Wakil Ketua KSP Nasari, melihat justru ini menjadi tantangan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Program-program pelatihan, pendampingan, serta penguatan modal harus terus sepenuh hati menjadi komitmen bersama agar berdampak nyata pada naik kelasnya Koperasi dan UMKM.

"Saatnya kita bergerak bersama. Seluruh program pemberdayaan ekonomi rakyat jangan hanya jadi jargon saja. Sudah selesailah masanya pelaksanaan program-program itu hanya formalitas dan menghabiskan anggaran semata. Ujung-ujungnya supaya masuk kantong kiri kantong kanan, dibentuk lah anak perusahaan lalu cucu perusahaan, bahkan cicit perusahaan,” kata Frans.

Hasil riset Generasi Optimis Research & Consulting membuktikan bahwa sangat signifikan pengaruhnya apabila koperasi dan UMKM dijadikan arus utama transformasi ekonomi yang selalu didengungkan Presiden Jokowi.

“Apalagi kalau BUMDes berhasil didorong berbentuk koperasi, tidak mustahil target pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun akan menjadi kenyataan,” kata Frans.