Presiden ingin angka stunting turun jadi 14 persen

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo ingin angka kasus stunting--masalah gizi kronis yang menyebabkan pertumbuhan anak terganggu sehingga tinggi badannya lebih rendah ketimbang anak-anak seusianya-- bisa turun menjadi setidaknya 14 persen dalam beberapa tahun ke depan.

"Dulu kita lima tahun yang lalu kita angkanya 37 persen, gede banget, sudah turun jadi 28 persen. Tapi itu masih tinggi sekali. Target kita dalam lima tahun ke depan harus mencapai angka 14 persen," katanya pada acara Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Presiden juga mengemukakan pentingnya pemberian makanan bergizi baik seperti susu dan telur untuk anak-anak.

"Dulu kita ingat waktu kita kecil ke sekolah ada kacang hijau, ke sekolah tiap Sabtu minum susu, itu murah, tapi harus kita lakukan. Ke sekolah suruh makan telur. Saya ingat dulu. Tapi kalau dulu makan telur seperempat. Kalau sekarang telur murah sekali, bagi-bagi bagi-bagi, protein ayam bagi, sekarang ayam juga murah. Enggak kayak dulu telur mahal sekali, dibagi empat atau delapan, saya ingat betul itu," katanya.

Pemenuhan kebutuhan gizi anak, menurut dia, penting bagi pembangunan sumber daya manusia.

Presiden juga berbicara mengenai angka kematian ibu yang masih tinggi. Dia meminta pemerintah daerah meningkatkan upaya untuk menurunkan angka kematian ibu.

Ia menekankan bahwa masalah dasar seperti kesehatan ibu dan anak harus diselesaikan terlebih dulu.

"Tapi urusan dasar ini harus rampung dulu. Hati-hati, ini informasi dari Bank Dunia 54 persen tenaga kerja kita sekarang itu, 54 persen terkena stunting dulunya. Ini kita enggak mau kejadian seperti itu. Ke depan SDM-SDM kita harus bebas dari yang namanya stunting," katanya.

"Kalau infrastruktur jadi, pengembangan sumber daya manusia kita telah berhasil, fondasi kita akan kuat sekali, kuat sekali. Tapi sekali lagi, kerja sama pusat dan daerah harus ada. Ini sebetulnya anggaran yang tidak banyak tapi harus dikerjakan, banyak yang lupakan ini," demikian Presiden Joko Widodo.