KPPPA: Kesetaraan berwirausaha antargender Indonesia tertinggi

perempuan dinilai lebih berani membuka usaha baru

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan tingkat kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di Indonesia dalam berwirausaha termasuk paling tinggi di kawasan Asia Pasifik.

"Berdasarkan survei Indeks Pemberdayaan Gender 2019, rasio kegiatan wirausaha antargender di Indonesia tercatat 1,01, meningkat dari tahun sebelumnya 0,69," kata Pribudiarta dalam acara Shenergy Kreasi yang diadakan di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin.

Pribudiarta menjelaskan, Indeks Pemberdayaan Gender Program Pembangunan PBB (UNDP) 2019 mengatakan rasio kesetaraan kegiatan wirausaha Indonesia mencetak peringkat pertama di kawasan Asia Pasifik dan peringkat kedua dari 48 negara yang disurvei.

Diketahui, persentase perempuan yang berkegiatan wirausaha 14,1 persen dari total penduduk perempuan dewasa, sementara persentase laki-laki yang melakukan kegiatan wirausaha 14 persen dari total penduduk laki-laki dewasa.

"Perempuan dinilai lebih berani membuka usaha baru dibandingkan dengan laki-laki," ujarnya.

Laporan Women Entrepreneurs in Indonesia kerja sama Bank Dunia dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2016 menyebutkan Indonesia memiliki 55 juta penduduk yang bergerak di skala usaha mikro, kecil, dan menengah.

Sedangkan data Global Entrepreneurship Monitor 2014 menyebutkan dari populasi 85 juta jiwa perempuan usia produktif di Indonesia, 26 persen diantaranya merupakan pengusaha aktif dan 36 persen dari total perempuan pada usia kerja lebih memilih untuk menjadi pengusaha.

Sementara itu, data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan lebih dari 98 persen usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha mikro yang 60 persen diantaranya diyakini dikelola oleh perempuan.

"Perempuan kelompok usaha inilah fondasi hakiki dari pertahanan perekonomian bangsa ini dari goncangan krisis, termasuk saat Indonesia dilanda krisis ekonomi 1997-1998," tutur Pribudiarta.