Denpasar (ANTARA News) - Triliunan rupiah untuk anggaran infrastruktur dari APBN 2008 terancam tak terserap jika pemerintah tidak secepatnya menetapkan pemberian eskalasi atau penyesuaian nilai proyek yang sebanding dengan kenaikan harga-harga material konstruksi."Waktu pengerjaan proyek sampai akhir tahun sudah kurang dari dua-setengah bulan. Kalau tidak secepatnya ditempuh kebijakan eskalasi, kapan mau bisa mengerjakannya," kata anggota Komisi V DPR RI, Ir Soeharsojo di Kuta, Bali, Sabtu.Ia mengungkapkan hal itu pada Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Badan Pengurus Daerah (BPD) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) se-Jawa-Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan wilayah timur Indonesia, seperti Sulsel, Sulteng, Kaltim, Kalsel dan Papua. Rakorwil Gapensi itu mendesak pemerintah menetapkan kebijakan eskalasi, dengan demikian anggaran infrastruktur APBN 2008 yang telah diturunkan dari Rp41 triliun menjadi kurang dari Rp37 triliun, seluruhnya dapat dilaksanakan. Menurut Soeharsojo yang juga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Badan Pengurus Pusat (DPP BPP) Gapensi, dari anggaran hampir Rp37 triliun tersebut yang dialokasikan untuk proyek fisik sekitar Rp34 triliun. Namun hingga menjelang akhir tahun ini, yang terserap baru 60-65 persen, sehingga masih terdapat lebih dari Rp10 triliun yang terancam tidak dapat dilaksanakan jika pemerintah tak secepatnya menetapkan kebijakan eskalasi yang telah dibahas sejak Juni lalu. Penyerapan anggaran infrastruktur yang dikelola melalui Departemen Pekerjaan Umum itu dinilai sangat penting, karena dalam kondisi perekonomian yang masih sulit dewasa ini, akan bisa membantu menggerakkan perekonomian. Kalau proyek lebih Rp10 triliun itu dilaksanakan, akan bisa menghidupi keluarga dari ribuan tenaga kerja, selain menggerakkan perdagangan material bangunan. "Ini yang perlu kita perhatikan. Bisa mengurangi pengangguran dan menghidupkan perdagangan bahan bangunan dan sektor ikutannya," ucap Soeharsojo. Didampingi sejumlah ketua DPD Gapensi, seperti Zulkarnaen Arif dari Sulsel dan Ketua Gapensi Bali, Ir Made Dwipa Kusuma, anggota Komisi V DPR itu berharap pemerintah tidak lagi terus merasa khawatir disalahkan, melainkan sudah harus bertindak menetapkan eskalasi. Alasannya, karena kenaikan harga-harga melebihi kewajaran. Untuk proyek yang bisa dikerjakan anggota Gapensi diperlukan eskalasi 20 persen. Proyek untuk bidang kelistrikan (Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia/AKLI) dan Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) 40 persen. Sedangkan Gabungan Pengusaha Rancang Bangun Indonesia (Gapenri) penyesuaian nilai proyeknya mencapai 80 persen. Jika tidak ada anggaran untuk menutup kebutuhan eskalasi, maka dapat dilakukan optimalisasi, yakni nilai proyek tetap, tetapi jenis pekerjaannya dikurangi atau diubah. "Cara ini akan bisa memudahkan agar seluruh anggaran infrastruktur terserap," tambahnya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
