Para Ekonom Menilai Langkah Antisipatif Pemerintah Sudah Tepat

Jakarta (ANTARA News) - Para ekonom menyatakan langkah pemerintah sampai saat ini untuk mengantisipasi dampak krisis keuangan global sudah tepat. Menurut para ekonom setelah bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat, Pemerintah telah berhasil menghindarkan kepanikan masyarakat, dengan menjaga kestabilan sektor keuangan dan perbankan. Ekonom yang bertemu dengan Presiden Yudhoyono adalah Ketua Dewan Direktur Center for Informastion and Development Studies (CIDES) Umar Juoro, Peneliti Institute for Development Economics and Finance (Indef) Fadhil, Direktur LPEM UI Chatib Basri, Sekretaris Jenderal Yayasan Indonesia Forum Raden Pardede, Ketua Bidang Organisasi ISEI Rudjito, Direktur Eksekutif CSIS Hadi Soesastro, Dewan Penasehat The Indonesia Institute Ninasapti Triaswati dan Direktur Senior Brighten Institute Joyowinoto. Sedangkan akademisi yang hadir adalah Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Bambang PS Brodjonegoro. Dalam pertemuan itu, Presiden Yudhoyono didampingi oleh Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Boediono, dan Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa. Menurut Hadi Soesastro dari CSIS, langkah terpenting mengantisipasi dampak krisis keuangan global adalah dengan menjaga kestabilan sektor keuangan dan perbankan sebagai benteng terdepan. "Dalam hubungan itu, sebetulnya pemerintah sudah lakukan upaya yang baik. Sudah terjadi ketenangan karena biasanya bobolnya sektor finansial itu, selain dari pengaruh luar juga karena kepanikan dan ketidakpercayaan," tuturnya. Hadi berharap pemerintah terus melanjutkan kebijakan menjaga kestabilan sektor moneter sambil terus mencari upaya menggerakkan sektor riil serta mendatangkan investasi ke Indonesia. "Dunia dalam dua tahun mendatang penuh dengan persaingan tajam untuk mendapatkan modal karena kredit mengalami penyusutan. Jadi, kita harus berebut, investasi harus ditingkatkan," tuturnya. Untuk itu, ia meminta pemerintah memperbaiki iklim investasi sekaligus memperkuat ekonomi dalam negeri sehingga bisa bersaing guna menarik modal dari luar negeri. Hadi maupun ekonom lain seperti Fadhil dari INDEF dan Chatib Basri dari LPEM UI mengapresiasi Perppu yang telah dikeluarkan pemerintah karena dinilai memberi jaminan keamanan simpanan bagi masyarakat serta menghindarkan kepanikan. "Tiga Perppu itu hal penting dan sudah terbit. Itu berikan ketenangan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi kepanikan, itu yang paling penting," kata Fadhil. Ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah tepat ke depan yang mendukung pertumbuhan sektor riil karena sektor tersebut adalah yang paling terkena dampak krisis keuangan global akibat menurunnya permintaan pasar ekspor ke Eropa dan Amerika Serikat (AS). Ia juga berharap suku bunga perbankan dapat lebih kompetitif agar terjadi akselerasi likuiditas di pasar. Para ekonom berharap pemerintah tetap mewaspadai perkembangan krisis keuangan di AS dan dapat mengambil langkah tepat untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Umar Juoro mengatakan perkembangan sektor finansial di Indonesia tidak boleh berjalan sendiri, namun harus mendukung perkembangan sektor riil. Dengan kebijakan seperti itu, lanjut dia, fundamental ekonomi Indonesia akan kuat menghadapi goncangan. "Yang menjadi penekanan kita adalah tindakan pemerintah lebih lanjut, bagaimana agar perbankan tetap berperan optimal dalam memfasilitasi sektor riil," katanya. Sedangkan Hadi Soesastro mengingatkan masih ada kemungkinan krisis keuangan di AS memburuk jika terjadi lagi lembaga keuangan besar yang ambruk. "Tiga kuartal tahun mendatang itu masih akan resesi menurut ekonom AS. Itu kan dampaknya kita tidak tahu. Tidak ada resep jadi untuk menghadapi semua itu, karena itu kita harus terus waspada," tuturnya. Untuk menghadapi perekonomian AS yang memburuk, para ekonom juga mengingatkan agar ekonomi di kawasan Asia Timur yang meliputi ASEAN, China, Jepang, dan Korea Selatan diperkuat. (*)

Copyright © ANTARA 2008