Kalau bayinya jelek IQ-nya rendah-rendah, mau disekolahin yang bagus bagaimana akan tetep oon juga
Yogyakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hasto Wardoyo meminta Undang-Undang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dibahas dan segera diterbitkan pada 2020 untuk mewujudkan visi Presiden Joko Widodo membentuk generasi unggul Indonesia maju.
Hasto dalam kunjungan kerjanya ke Purworejo, Jawa Tengah, Jumat, menjabarkan bahwa UU Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bisa menjadi regulasi yang mengatur seluruh daerah di Indonesia berorientasi pada pembangunan penduduk yang berkualitas melalui berbagai program.
"Kependudukan ini kan hal yang penting, Pak Jokowi minta mengarusutamakan penduduk, manusia sebagai orientasi pembangunan, maka harus ada undang-undang yang ngatur bahwa mengharuskan kementerian-lembaga fokusnya betul-betul pada penduduk," katanya.
Dirinya dalam membuat rancangan besar program pembangunan penduduk harus berkeliling Indonesia untuk berkoordinasi dengan para kepala daerah guna menyampaikan program peningkatan SDM Indonesia.
Namun, menurut dia, hal tersebut tidak akan seefektif apabila pembangunan kualitas penduduk itu memiliki undang-undang yang mengatur daerah berfokus pada pembangunan SDM Indonesia yang unggul.
"Saya menghubungi bappeda, gubernur, bupati, wali kota itu saya keliling Indonesia kan masih tergantung bagaimana kita mendekati mereka. Tapi kalau ada undang-undang kan, wah," kata Hasto.
Baca juga: BKKBN : pembangunan harus mengacu pada kependudukan
Terkait dengan pembangunan keluarga, ia menekankan pentingnya fokus tersebut dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul pada masa mendatang.
Menurut Hasto, menciptakan SDM unggul bukan dimulai dari pendidikan berkualitas akan tetapi mulai dari bayi yang tumbuh sehat dan cerdas.
Ia menekankan pentingnya melahirkan bayi yang sehat, tumbuh dengan optimal, memiliki IQ yang tinggi yang kemudian akan semakin berkualitas bila mendapatkan pendidikan yang baik.
"Kalau Pak Jokowi ingin generasi unggul Indonesia maju, generasi atau bayi yang unggul itu diproduksinya di mana, di keluarga. Jadi sekolah itu setelah ada hasilnya, raw material-nya itu bayi. Kalau bayinya jelek IQ-nya rendah-rendah, mau disekolahin yang bagus bagaimana akan tetep oon juga," kata dia.
Untuk melahirkan bayi yang sehat dengan harapan menjadi SDM yang berkualitas itulah, katanya, diperlukan pengetahuan dan pemahaman orang tua dengan pembangunan keluarga.
Selain itu, katanya, pendidikan karakter yang paling pertama dibentuk pada anak juga berawal dari keluarga.
Ia mengaku telah menyampaikan ide UU Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada Komisi IX DPR RI dan disetujui. DPR menempatkan UU Kependudukan dan Pembangunan Keluarga masuk dalam Program Legislasi Nasional Nomor 35 yang diharapkan bisa diterbitkan pada 2020.
Hasto yang merupakan mantan Bupati Kulon Progo itu, juga akan mengunjungi Ketua DPR RI Puan Maharani guna menjelaskan konsep UU Kependudukan dan Pembangunan Keluarga agar bisa segera diterbitkan.
Baca juga: BKKBN akan sasar 63 juta KK ukur indeks pembangunan keluarga
Baca juga: Pembangunan keluarga adalah pondasi bangsa
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2019