Jakarta, (ANTARA News) - Kelanjutan proyek monorel terancam setelah terjadinya krisis ekonomi yang membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menunda pengambilalihan. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Balaikota Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa krisis ekonomi global membuat Pemprov kesulitan mencari penyandang dana yang bersedia membiayai proyek monorel yang benilai total senilai 600 juta dolar AS itu. "Meski sebelumnya sudah ada pihak-pihak yang menyatakan tertarik terhadap proyek ini, namun perlu dilakukan peninjauan ulang sekarang," kata Gubernur. Menurut dia, calon investor harus di "update" terus menerus, apalagi mengingat pengalaman dulu ada investor yang menarik dukungannya terhadap PT Jakarta Monorail. "Mungkin dulu tertarik, tapi sekarang belum tentu. Saya tidak mau menebar mimpi," katanya. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menyatakan siap mengambil alih proyek monorel setelah adanya kajian dari Bank Dunia yang menyatakan pembangunan mode transportasi massal ini tidak dapat dikerjakan oleh swasta. Pemprov Jakarta juga menyatakan segera melakukan perhitungan kembali atau "due dilligent" terhadap proyek ini dengan menggandeng Bank Dunia untuk ikut serta membiayai studi kelayakan monorel. Monorel terkatung-katung setelah konsorsium pembangunan PT Jakarta Monorail gagal mendapatkan pembiayaan dari investor meskipun Pemprov DKI sudah memperpanjang "financial closing". Angkutan kereta rel tunggal itu diproyeksikan mampu mengangkut 120 ribu penumpang perhari dari dua jalur yaitu jalur melingkar "green line" dan jalur lurus "blue line". Jalur "green line" sepanjang 14,2 kilometer yang melintasi Semanggi-Kuningan-Semanggi membutuhkan biaya USD350 juta sementara pembangunan jalur "blue line" sepanjang 12,2 kilometer yang melintasi Kampung Melayu - Casablanca- Tanahabang-Roxy membutuhkan biaya 250 juta dolar AS. Proyek monorel dipandang pengamat transportasi memang tidak menguntungkan dari segi bisnis sehingga kurang diminati swasta. "Karena monorel adalah investas jangka panjang. Sementara pemerintah menginginkan monorel itu hanya untuk pelayanan publik sehingga pihak swasta berpikir hal tersebut tidak terlalu menguntungkan," papar Ketua Pusat Studi Transportasi Universitas Indonesia (UI) Sutanto Soehodo. Jika Pemprov DKI berniat mengambil alih proyek itu, Sutanto menyebut langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan evaluasi untuk mengetahui kesalahan dan kekurangannya. Selain itu, ia menegaskan bahwa Pemprov harus meneliti latar belakang pihak swasta yang menyatakan berminat agar kejadian terbengkalainya proyek monorel tidak terulang.(*)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2008
