Jakarta, (ANTARA News) - Media massa diminta untuk bersikap netral dan seimbang dalam penyebaran informasi yang berkaitan dengan pemilihan umum demi kesuksesan pemilihan umum 2009. Hal tersebut merupakan salah satu kesepakatan yang tertuang dalam pernyataan bersama sejumlah pemimpin media nasional dalam dialog interaktif LPP RRI dan IFES (International Foundation for Election Systems) mengenai Peran Media dalam Peliputan Pemilu 2009 di Jakarta, Kamis. "Sebagaimana pihak-pihak lain, media tidak dapat lepas dari tanggungjawab sosial untuk mensukseskan pemilihan umum," kata anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Endang Sulastri. Pakar pemilihan umum dari IFES Hendry Valentino mengatakan bentuk dukungan media kepada kesuksesan pemilihan umum dapat dilakukan dengan memberikan peliputan berita yang seimbang, bersikap netral, dan memberikan akses yang seimbang terhadap iklan-iklan politik. "Media juga dapat membentuk suatu kelompok pengawasan internal yang akan memastikan setiap media melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab," ujarnya. Sementara itu sejumlah pemimpin media nasional yang hadir dalam dialog interaktif yang berlangsung selama lebih kurang tiga jam itu menyatakan komitmen mereka untuk menyukseskan pemilihan umum 2009. Direktur Utama RRI Parni Hadi menyatakan komitmen tinggi RRI untuk menyukseskan pemilihan umum diwujudkan dalam pedoman penyiaran penyelenggaraan pemilihan umum yang juga menjangkau daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau akses listrik. Direktur Pemberitaan LKBN ANTARA Saiful Hadi mengatakan KPU memerlukan "spin doctor" (seseorang/kelompok yang mampu mengarahkan informasi) untuk menyukseskan pemilihan umum. "Jangan hanya terfokus pada menggelar konferensi pers yang lebih bersifat `one-day story`," ujarnya. Sementara itu Pemimpin Redaksi harian The Jakarta Post Endy Bayuni mengatakan bahwa harian The Jakarta Post mendukung kesuksesan pemilihan umum namun bukan dalam bentuk memperbanyak jumlah pemilih tapi pada upaya peningkatan kualitas. Direktur Utama KBR 68H Santoso mengatakan media massa memang telah berkewajiban menyukseskan pemilihan umum namun untuk masalah pengaturan peliputan adalah wewenang masing-masing media.(*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008
