Pemangku kepentingan di Jayapura sepakat tolak terorisme-radikalisme

Toni Wanggai, usai kegiatan mengatakan bahwa kegiatan itu merupakan bagian dari reses kelompok kerja agama MRP usai penangkapan dan olah tempat kejadian perkara terduga teroris oleh aparat kepolisian di Doyo, Kabupaten Jayapura pada pekan lalu.

Jayapura (ANTARA) - Para pemangku kepentingan di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua sepakat menolak terorisme, radikalisme, dan separatisme yang belakangan ini isunya begitu menguat.

Kesepakatan itu mengemuka dalam kegiatan reses anggota Majelis Rakyat Papua (MR) Dr Toni VM Wanggai dalam rangka penyelamatan tanah dan manusia Papua serta menjaga kerukunan umat beragama yang digelar, di Hotel Horex, Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis.

"Kami, Pemerintah Kabupaten Jayapura, tokoh adat, agama, pemuda, TNI dan Polri sepakat menyatakan cinta perdamaian dan menjaga keutuhan NKRI dan Papua tanah damai serta memelihara Kabupaten Jayapura sebagai zona integritas kerukunan dengan menolak isu-isu yang tidak benar (hoaks), radikalisme, terorisme dan separatisme, dan membangun Jayapura yang berkualitas dan sejahtera serta damai," kata para tokoh agama, adat dan pemangku kepentingan yang hadir secara bersama-sama.
Baca juga: Ormas Nusantara Biak ikut menjaga Papua tanah damai

Toni Wanggai, usai kegiatan mengatakan bahwa kegiatan itu merupakan bagian dari reses kelompok kerja agama MRP usai penangkapan dan olah tempat kejadian perkara terduga teroris oleh aparat kepolisian di Doyo, Kabupaten Jayapura pada pekan lalu.

"Isu tersebut menjadi fokus kami, agar bagaimana kita menjaga kamtibmas dan kerukunan di Kabupaten Jayapura jelang perayaan Natal 25 Desember 2019 dan Tahun Baru 1 Januari 2020, sekaligus juga menjaga situasi tetap kondusif saat pelaksanaan PON XX pada 2020," katanya.

Dia berharap dengan kegiatan yang diakhiri kesepakatan bersama dalam bentuk deklarasi menolak informasi tidak benar, terorisme, radikalisme dan separatisme, kerukunan dan kedamaian antarumat bergama di Bumi Kenambay Umbay (nama lain Kabupaten Jayapura,red) bisa terjaga dengan baik.

"Kami harapkan zona integritas kerukunan di Kabupaten Jayapura bisa terjaga dengan baik dari berbagai aksi kriminal, radikalisme dan terorisme, agar bersama kita menjaga kota ini sebagai pintu gerbang Papua. Jika Kabupaten Jayapura aman, maka seluruh Papua aman mengingat bandara internasional ada di sini," kata Dr Toni yang juga Ketua Nahdlatul Ulama Provinsi Papua.
Baca juga: Papua Terkini - Tokoh agama ajak warga Biak jaga kedamaian tanah Papua

Tokoh agama Kristen Pendeta Alberth Yoku STh yang juga mantan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua mengapresiasi pelaksanaan reses kelompok kerja agama MRP yang sangat memanfaatkan dan memperhatikan isu kekinian di tengah masyarakat.

"Ini kegiatan yang positif dan saya harap para pihak yang hadir dan wakili masyarakat, seperti DPR dan MRP bisa mengambil contoh seperti ini, sehingga warga bisa merasa aman dan nyaman. Ini ruang diskusi yang bagus sekali sebagaimana Pak Toni Wanggai kumpulkan kita di sini untuk memahami situasi kamtibmas terkini," kata Pendeta Alberth.

Kapolres Jayapura AKBP Victor Mackbon mengakui kegiatan yang diinisiasi oleh Dr Toni Wanggai yang merupakan anggota MRP sangat membantu dalam menciptakan kamtibmas yang semakin kondusif.

"Kami berterima kasih kepada Pak Toni Wanggai yang sudah mengumpulkan kami para pemangku kepentingan dalam diskusi yang menarik. Keharmonisan antarumat beragama harus selalu didiskusikan agar bisa menjaga kamtibmas dan kerukunan umat beragama," katanya.

Apalagi, kata mantan Kapolres Mimika itu, dalam diskusi tersebut ada kesepakatan bersama para pemangku kepentingan yang hadir, baik dari para tokoh agama, adat, pemuda dan perempuan untuk bersama-sama menolak aksi-aksi yang menentang negara dan pemerintah.

"Diskusi atau pertemuan ini kalau bisa terus dilaksanakan untuk menjaga komunikasi dan koordinasi, apalagi tadi ada komitmen bersama menjaga Kabupaten Jayapura dan Papua tanah damai," katanya pula.

Dalam diskusi yang berlangsung kurang lebih empat jam itu, nampak hadir sejumlah perwakilan para pemangku kepentingan baik dari tokoh agama, pemuda, adat, TNI dan Polri.