Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR-RI Agung Laksono kalah dalam voting memperebutkan posisi Presiden Uni Parlemen se-Dunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU), Rabu malam, sekaligus menandai gagalnya kembali Asia tampil memimpin organisasi perwakilan rakyat antar-bangsa tersebut. "Sejak berdirinya 120 tahun lalu, Asia baru kebagian dua kali menjadi Presiden `Inter-Parliamentary Union` (IPU), sementara Afrika lima kali, Amerika Latin (enam kali), selebihnya bergonta-ganti dikuasai negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Italia, Jerman," ujar Ketua Komisi I DPR RI, Theo L Sambuaga, melalui hubungan telefon seluler, langsung dari Jenewa, Swiss. Dalam voting yang menandai agenda terakhir dari Sidang Majelis Umum IPU itu, menurutnya, Agung Laksono memperoleh 113 suara, sementara pesaingnya dari Afrika, 200, sedangkan abstain hanya tujuh. "Kami kalah secara demokratis, melalui suatu proses pemilihan (voting) yang sehat, yang diawali pula dengan kampanye biasa, terakhir memberikan visi dan misi di berbagai kelompok (Eropa, Amerika Latin), ditutup dengan pembacaan visi misi di pleno," jelasnya. Visi misi disampaikan pula oleh saingannya, yakni Ketua DPR Namibia (mewakili Afrika), yakni Theo Ben Gurirap yang juga bekas PM Namibia. "Dalam `head to head voting` kami memang akui kalah, karena Afrika begitu kompak didukung mayoritas Eropa, mungkin juga sebagian dari benua Amerika," kata Theo Sambuaga yang merupakan salah satu anggota delegasi Parlemen Indonesia. Ia menambahkan, aktivitas kampanye dan voting berlangsung amat `fair` serta betul-betul demokratis. "Pemenangnya pun cukup simpatik terhadap Indonesia. Theo Ben Gurirap malah menyatakan terang-terangan, negaranya Namibia lahir karena Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung yang diprakarsai Bung Karno," tutur Theo Sambuaga. Karena itu, demikian Theo Ben Gurirap sebagaimana dikutip Theo Sambuaga, "Ini persaingan antar teman, tidak ada yang kalah dan menang". Sebaliknya, lanjutnya, Agung Laksono juga menyampaikan selamat kepada Namibia dan menyatakan komitmen terus mengembangkan demokrasi serta mendorong pembangunan bagi kesejahteraan umat manusia, dengan mengedepankan pendekatan dialog. "Secara keseluruhan, Sidang Majelis Umum IPU kali ini diikuti 130 dari 150 anggota. Satu negara mendapat jatah tiga suara. Kecuali jika delegasi itu tak ada unsur wanita, dikurangi satu. Ini keberpihakan ke jender. Begitu pula delegasi yang belum bayar iuran, dikurangi lagi hak suaranya," jelasnya lagi. IPU, lanjut Theo Sambuaga, merupakan organisasi antar bangsa yang lebih dulu lahir dari `United Nation Organization` (UNO) atau Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008
