Jakarta (ANTARA News) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengingatkan pemerintah agar berhati-hati memberikan perintah kepada BUMN sehingga praktik-praktik buruk di masa lalu tidak terulang lagi. "Apa saja bisa dilakukan pemerintah, tapi kalau terlalu menggebu-gebu memberi perintah kepada BUMN, itu akan sama dengan masa orde baru," kata Ketua BPK Anwar Nasution di Jakarta, Rabu. Komentar Anwar ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam "buyback" (pembelian kembali) saham-saham BUMN. "Kalau terlalu menggebu-gebu memberikan perintah maka pemerintah yang akan menjadi manajer keuangan dari BUMN itu, makanya harus hati-hati," kata Anwar. Meski begitu langkah Menneg BUMN Sofyan Djalil dinilai Anwar masih dalam batas kewajaran, namun BPK akan mengawasi pelaksanaan "buyback" terutama menyangkut mekanisme dan prosedurnya. "Itu jelas akan kita awasi," tandasnya. Mengenai utang pemerintah, Anwar mengatakan, ada pergeseran sumber utang pemerintah pada masa lalu dengan saat ini yaitu dari pinjaman negara donor melalui CGI dan IGGI menjadi dari pinjaman komersial yang bunganya dua kali lipat lebih besar dari sebelumnya. "Sekarang pemerintah sulit menjual obligasi bukan saja karena kondisi pasar yang tidak menguntungkan tetapi juga karena laporan keuangannya masih 'disclaimer'. Ini yang jadi masalah," katanya. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2008
