Jakarta (ANTARA News) - Saat ini, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin merosot karena hak-hak rakyat terabaikan, demikian Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) Prof. Dr. Safri Nurmantu di Jakarta, Rabu. "Lihat saja kebijakan konversi gas, di mana masyarakat saat ini kesulitan mendapatkan gas, padahal seharusnya gas mudah didapat," kata Safri, usai pengukuhannya sebagai guru besar Ilmu Administrasi UI. Dalam pidato pengukuhan bertema "Membangun dan Memelihara Kepercayaan Kepada Pemerintah; Belajar Dari Teori dan Praktik Perpajakan," ia mengatakan, masyarakat akan mempercayai pemerintah jika berlaku adil terhadap semua warga dan memberikan hak-haknya sesuai dengan kebutuhan warga tersebut. "Jangan hanya mementingkan golongan dan politik tertentu saja. Ini akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah," katanya. Safri mengusulkan pemerintah untuk membuat kebijakan yang dapat memberdayakan rakyat dan mengikutsertakan rakyat dalam kegiatan yang diprakarsai pemerintah. "Rasa percaya rakyat kepada pemerintah dipengaruhi oleh bagaimana sektor publik beroperasi dan bagaimana melayani penduduk," katanya. Lebih lanjut Safri mengatakan sedikitnya lima sarana yang dapat dilakukan pemerintah demi meningkatkan kepercayaan masyarakat yaitu saling berbagi informasi, konsultasi, kolaborasi, pengambilan keputusan bersama dan pemberdayaan. "Gejala mengutamakan kepentingan golongan atau parpol merupakan penghambat utama," jelasnya. Kepercayaan dalam pemerintah (trust in government) adalah sesuatu yang harus dilakukan kedua belah pihak yakni pemerintah dan rakkat. "Kepercayaan masyarakat timbul jika secara rasional mereka melihat dan merasakan kinerja pemerintah untuk kesejahteraan rakyat," nilainya. Kepercayaan dapat meningkatkan penerimaan negara dan kepatuhan sukarela. Pada tatanan administrasi publik, kepercayaan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berujung pada kesejahteraan rakyat. "Diharapkan lembaga pemerintah dapat juga menerapkan konsep 'trust in government' sesuai dengan kondisi masing-masing lembaga," demikian Safri. (*)

Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2008