Jakarta (ANTARA News) - Departemen Keuangan (Depkeu) mengungkapkan triliunan rupiah anggaran daerah masih jadi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa), akibat belum optimalnya pemanfaatan anggaran. "Tahun 2007, Silpa dari seluruh daerah masih mencapai sekitar Rp4 triliun hingga Rp5 triliun," kata Dirjen Perimbangan Keuangan Depkeu, Mardiasmo, dalam dialog publik peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah di Balaikota DKI Jakarta, Rabu. Lebih parah lagi, menurut Mardiasmo, 55 persen anggaran daerah yang dijadikan Silpa berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). "Ini menunjukkan dana tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal," kata Mardiasmo yang juga Guru Besar Akuntansi UGM Yogyakarta. Dia belum mengetahui bagaimana perkiraan kondisi Silpa daerah pada 2008 ini, namun diharapkan akan lebih baik dari tahun 2007. Dalam kesempatan itu, Mardiasmo juga meminta agar di masa mendatang, pemerintah daerah tidak hanya menekankan perhatian pada penyusunan APBD tetapi juga penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Arus Kas, dan neraca. LKPD selain menunjukkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, juga menjadi persyaratan jika pemerintah daerah berencana menerbitkan obligasi daerah. "Sebelum penerbitan obligasi daerah, mereka sudah harus menyelesaikan LKPD sehingga calon pembeli/investor dapat menilai kondisi keuangan daerah dan tidak ragu-ragu," katanya. Menurut dia, pemerintah daerah juga perlu mengevaluasi pemanfaatan aset-aset daerah sehingga tidak setiap tahun menambah aset, padahal pemanfaatannya selama ini tidak optimal. "Saat menyusun anggaran mestinya lihat dulu bagaimana pemanfaatan aset-aset yang sudah ada, apakah benar-benar perlu ditambah atau tidak," katanya. (*)
Copyright © ANTARA 2008
