Presiden perintahkan pembangunan industri substitusi produk impor

Ini tolong garis bawahi, industri substitusi impor harus dibuka lebar

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo kembali memerintahkan kepada kabinetnya untuk memberi keleluasaan bagi investasi industri substitusi produk impor, seperti industri besi baja, dan petrokimia.

"Ini tolong garis bawahi, industri substitusi impor harus dibuka lebar. Berarti tadi industri besi baja dan industri petrokimia betul-betul harus dibukakan lagi karena ini merupakan substitusi impor," kata Presiden dalam sambutan pembukaan rapat terbatas bertopik "Akselerasi Implementasi Program Perindustrian dan Perdagangan" di Kantor Presiden, Jakarta pada Rabu.

Menurut dia, perlu ada langkah konkret dalam mendorong tumbuhnya industri substitusi impor. Investasi di industri tersebut juga akan mendorong terciptanya kebutuhan lapangan kerja di Tanah Air.

Jokowi memaparkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa impor bahan baku memberi kontribusi besar yaitu 74,06 persen dari total impor pada Januari-Oktober 2019. Sementara impor barang modal mencapai 16,65 persen dan impor barang konsumsi sebesar 9,29 persen.

"Kalau kita lihat lebih dalam lagi, jenis barang bahan baku yang masih besar angka impornya antara lain adalah besi baja yang mencapai 8,6 miliar dolar AS dan industri kimia organik atau petrokimia yang mencapai 4,9 miliar dolar AS dan industri kimia dasar," jelas Jokowi.

Selain itu, Presiden juga menekankan perlunya percepatan mandatori biodiesel B30 untuk menekan impor BBM.

Jokowi juga meminta promosi penggunaan produk dalam negeri lebih gencar.

"Saya juga minta kampanye penggunaan produk-produk industri dalam negeri termasuk optimalisasi kandungan TKDN dalam proyek-proyek pemerintahan," demikian Presiden.

Sejumlah pejabat yang turut hadir antara lain Menko bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pariwisata Wishnutama, serta Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Selain itu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, dan Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang juga turut dalam rapat tersebut.