KKP pastikan setiap kebijakan diawali komunikasi publik

Kami menerima masukan dari seluruh stakeholders dan menguatkan komunikasi, kolaborasi, dan kerja sama dengan instansi lain

Kuta, Badung (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan bahwa setiap kebijakan terkait sektor kelautan dan perikanan ke depannya pasti akan selalu diawali dengan komunikasi publik kepada berbagai pihak pemangku kepentingan.

"Untuk lima tahun ke depan, semua kebijakan dimulai dengan komunikasi publik," kata Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KKP Sjarief Widjaja dalam acara pembukaan Lokakarya Perikanan Berkelanjutan dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu.

Apalagi, Sjarief mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo mengingatkan KKP untuk fokus berkomunikasi dengan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan, termasuk nelayan dan pembudidaya.

KKP, lanjutnya, juga akan fokus mengembangkan potensi yang dimiliki kawasan pesisir baik untuk marinkultur, riset, hingga pariwisata.

"Kami menerima masukan dari seluruh stakeholders dan menguatkan komunikasi, kolaborasi, dan kerja sama dengan instansi lain," katanya.

Ia mencontohkan dalam membangun kampung nelayan tentu saja KKP bekerja sama dengan Kementerian PUPR.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan bahwa semua pihak mesti bersatu dan terus meningkatkan sinergi dalam membangun sektor kelautan dan perikanan sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo.

"Kepada seluruh stakeholders (pemangku kepentingan), mari bergandengan tangan, sama-sama kita wujudkan amanah dan visi Presiden," kata Menteri Edhy ketika menutup Rapat Koordinasi Nasional KKP tahun 2019, yang telah menghasilkan berbagai poin kesepakatan.

Sejumlah poin itu antara lain, Menteri Kelautan dan Perikanan telah meminta kepada seluruh peserta Rakornas agar ada kesatuan visi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku utama, serta pemangku kepentingan lainnya untuk bersatu membangun kelautan dan perikanan untuk Indonesia maju.

Selain itu, Komisi IV DPR RI memberikan dukungan kepada KKP untuk penajaman pelaksanaan program, termasuk dukungan anggaran pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta kepada KKP melakukan evaluasi kebijakan untuk membangun iklim usaha yang kondusif.