Kebijakan pengelolaan laut dan perikanan harus berbasis data ilmiah

bagaimana aspek riset digunakan dalam menjaga sumber daya laut dan perikanan sekaligus dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi nasional

Kuta, Badung (ANTARA) - Kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sektor kelautan dan perikanan nasional ke depannya harus lebih berbasis riset yang menghasilkan data ilmiah sehingga berbagai regulasi yang dihasilkan juga bisa akurat dan tepat ke depannya.

Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Himawan Hariyoga Djojokusumo dalam acara pembukaan Lokakarya Perikanan Berkelanjutan dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional di Bali, Rabu, menyatakan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan di bidang perikanan, Bappenas menerapkan kebijakan pengintegrasian riset ke dalam implementasi pembangunan berkelanjutan yang merupakan salah satu model inovasi pembangunan.

Himawan Hariyoga mencontohkan tentang aspek manajemen terhadap pengelolaan perikanan berbasis data yang akurat dan didukung dengan hasil riset yang mutakhir.

"Nantinya sektor perikanan Indonesia melalui pengelolaan berbasis WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) dapat menjadi salah satu contoh nyata bagaimana aspek riset digunakan dalam menjaga sumber daya laut dan perikanan sekaligus dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi nasional," ucap Himawan.

Senada dengan itu Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas Sri Yanti mengatakan pembangunan kelautan dan perikanan ke depannya akan berbasis WPP serta berbasis data keilmiahan yang akurat, dalam rangka menjadikan riset sebagai landasan kebijakan sektor kelautan dan perikanan nasional.

Sementara itu, Kepala Badan Riset dan SDM Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja juga sepakat bahwa diperlukan sinkronisasi riset kelautan dan perikanan. Sinkronisasi tersebut dapat dilaksanakan antara lain dengan mendorong berbagai lembaga penelitian guna mencapai hasil teknologi yang memajukan sektor kemaritiman.