Carmelita Hartoto terpilih kembali jadi ketua umum INSA

Jakarta (ANTARA) - Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menetapkan Carmelita Hartoto sebagai Ketua Umum DPP INSA terpilih periode 2019-2023.

Keterangan tertulis INSA yang diterima di Jakarta, Selasa, menyebutkan, Carmelita Hartoto terpilih secara aklamasi pada Rapat Umum Anggota (RUA) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) INSA ke-XVII.

Penyelenggaran RUA INSA ke-XVII digelar pada S9-19 Desember 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, mengusung tema “INSA Tangguh Menjaga Kedaulatan NKRI Menuju Indonesia Maju”.

Pelaksanaan RUA INSA Ke-XVII merupakan amanat dari Anggaran Dasar INSA pasal 13 dan Anggaran Rumah Tangga INSA pasal 26. Salah satu agenda RUA INSA Ke-XVII adalah pemilihan Ketua Umum INSA untuk periode 2019-2023.

RUA INSA Ke-XVII resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan dihadiri oleh DPC INSA seluruh Indonesia, Anggota INSA dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Ajang empat tahun sekali ini juga merupakan ajang silaturahmi, bertukar pikiran atau pandangan, dan mempererat soliditas baik pengurus maupun anggota guna menghadapi tantangan pelayaran yang semakin kompleks.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menghadiri RUA DPP INSA, Senin (9/12), mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan biaya logistik di Indonesia sekaligus juga meningkatkan kontribusi sektor perhubungan laut terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), khususnya di sektor perhubungan laut.

Upaya pertama yang dilakukan yaitu penerapan penyederhanaan regulasi terkait kepelabuhanan untuk menunjang kemudahan dalam berinvestasi seperti deregulasi perizinan dan implementasi perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Kebijakan tersebut telah berjalan di 32 pelabuhan pada tahun 2019.

Kemudian adanya program tol laut, dimana pada tahun 2019 telah terdapat 20 trayek tol laut yang diharapkan dapat mengurangi disparitas harga khususnya di wilayah timur Indonesia. Melalui program tol laut ini harga barang pokok yang dilayani trayek tol laut berhasil diturunjan sebesar 20-30 persen.

Pemerintah juga melayani masyarakat melalui 113 trayek penyelenggaraan angkutan perintis pada tahun 2019, penyelenggaraan Public Service Obligation (PSO), atau subsidi bagi kapal penumpang PT. Pelni sebanyak 26 kapal dan penyelenggaraan 6 kapal angkutan ternak yang telah berjalan di 6 (enam) trayek.

Menhub Budi berharap anggota INSA dapat melakukan terobosan baru untuk membuktikan kemampuannya dalam menjawab tantangan di massa yang akan datang sehingga Indonesia mampu bersaing di dunia internasional.