"UN yang sekarang mungkin dominan ke arah konten, misalnya ujian sejarah itu ingat tahun, nama pahlawan dan sebagainya, kalau matematika bagaimana mengingat rumus dan penerapannya. Nanti akan diganti dengan sistem penilaian yang mengedepankan penalaran," ujar Totok dalam diskusi di Jakarta, Selasa.
Sementara kompetensi yang dibutuhkan pada masa depan adalah kompetensi yang mengedepankan penalaran. Untuk bentuk sistem penilaiannya sendiri bisa pilihan ganda atau esai.
Baca juga: Mendikbud tegaskan UN masih diselenggarakan pada 2020
Baca juga: Mendikbud: Siswa jangan unggah soal UN di internet
"Kami belum tahu bentuknya seperti apa, belum sampai ke arah situ. Masih dalam tahap pembahasan," kata dia.
Meski demikian Totok menegaskan bahwa untuk 2020, UN tetap diselenggarakan. Penggantian sistem penilaian tersebut dilakukan setelah UN 2020.
Pada sistem penilaian yang baru tersebut, soal yang ada beragam. Ada yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, dan ada juga yang mudah.
Baca juga: Kemendikbud: Peningkatan kemampuan nalar tinggi tidak bisa sesaat
Baca juga: Pemerhati minta Kemendikbud tindaklanjuti hasil PISA
"Kalau dalam teori penilaian, kesulitan selalu ada. Ada yang mudah dan ada yang sulit, " kata Totok yang juga Plt Dirjen Dikdasmen Kemendikbud tersebut.
Tujuannya untuk menangkap kemampuan siswa yang beragam. Hal tersebut tidak bisa tercapai jika soal yang diberikan semuanya mudah atau semuanya sulit.
Sebelumnya, Kemendikbud telah menambah jumlah soal yang membutuhkan penalaran tinggi dalam soal UN dalam beberapa tahun terakhir. Namun Totok mengaku hal itu tidak efektif, karena daya pikir tingkat tinggi harus dilakukan dengan mengubah budaya.
Baca juga: Hidupkan historigrafi Indonesia, Kemendikbud gelar seminar sejarah
Baca juga: Nadiem ingin mahasiswa punya kemerdekaan dalam belajar
Pewarta: Indriani
Editor: Masnun
Copyright © ANTARA 2019
